TIDORE, KAIDAH MALUT – Sebanyak 100 tenaga kerja konstruksi di Kota Tidore Kepulauan mengikuti pembekalan dan uji sertifikasi kompetensi kerja melalui Program Padat Karya yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Rabu, 18 November 2026.
Kegiatan yang dipusatkan di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tidore Kepulauan itu menyasar tenaga kerja lokal yang telah berpengalaman sebagai tukang bangunan, tetapi belum memiliki sertifikat kompetensi.
Program tersebut dilaksanakan melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura dengan fokus pada jabatan kerja tukang pasang bata dan plesteran.
Wali Kota Tidore Kepulauan yang diwakili Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rudi Ipaenin, saat membuka kegiatan menyebut sertifikasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja konstruksi lokal.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya mengandalkan anggaran dan ketersediaan sarana fisik, tetapi juga membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan, kompetensi, serta pemahaman terhadap standar mutu dan keselamatan kerja.
“Tenaga kerja konstruksi tidak hanya dituntut mampu bekerja secara teknis, tetapi juga harus memahami standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata cara pelaksanaan pekerjaan yang benar,” ujarnya.
Ia mengatakan, program padat karya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat.
Rudi berharap, melalui kegiatan tersebut, tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang diakui, sehingga peluang kerja semakin terbuka dan mampu bersaing dalam sektor konstruksi.
“Sertifikat kompetensi bukan sekadar dokumen atau persyaratan administratif, melainkan pengakuan atas kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai standar yang ditetapkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, Chandra Permana, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU dalam meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan bersertifikat.
Menurutnya, program padat karya juga menjadi instrumen untuk memperluas lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan daya beli masyarakat lokal.
Melalui pembekalan dan uji sertifikasi ini, peserta diharapkan memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sebagai pengakuan atas kemampuan sekaligus perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
“Tenaga kerja lokal diharapkan memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja sebagai jaminan mutu sekaligus perlindungan hukum,” katanya.
Anggota Komisi V DPR RI Dapil Maluku Utara, Irene Yusiana Roba Putri, yang mengikuti kegiatan secara daring, menegaskan kualitas pembangunan harus ditopang tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi.
Ia menyebut sertifikasi bukan hanya pemenuhan persyaratan administrasi, tetapi juga bentuk pengakuan resmi terhadap keahlian tenaga kerja, serta jaminan mutu pekerjaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Irene berharap seluruh peserta mengikuti proses pembekalan dan uji kompetensi dengan serius, agar keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan dalam pekerjaan konstruksi. (*)

Tinggalkan Balasan