TIDORE, KAIDAH MALUT – DPRD Kota Tidore Kepulauan melalui komisi III, kembali mengingatkan sejumlah OPD untuk segera menyelesaikan seluruh progres pembangunan yang belum mencapai target di tahun 2024.
Hal itu ditegaskan oleh ketua komisi III, Ardiansyah Fauji saat rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan (Perkimta), Selasa, 19 November 2024 di kantor DPRD Tidore.
Rapat tersebut dalam rangka mengevaluasi progres kegiatan pembangunan infrastruktur tahun 2024.
Ardiansyah Fauji saat memimpin rapat menegaskan, bahwa proyek pembangunan yang menggunakan APBD wajib untuk dilaporkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat.
“Kita ingin meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sehingga, pola keterbukaan ini diharapakan mampu merubah mindset masyarakat terhadap kerja-kerja pemerintah,” tegas Ardiansyah.
Dari hasil evaluasi progres pembangunan infrastruktur tersebut, Ardiansyah mengapresiasi instansi terkait yang telah maksimal bahkan, proyek pembangunan fisik sudah mencapai 89 persen di dinas PUPR, dan kini sudah diatas 90 persen realisasi program fisik dan serapan anggaran di Dinas Perkimtan.
“Kami mengapresiasi dinas PUPR dan Perkimtan yang telah maksimal merealisasikan program dari target yang di berikan, kami berharap sisanya dapat diselesaikan sebelum batas tahun anggaran 2024,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR, Abdul Muis Husein, memaparkan bahwa dari pagu anggaran yang diberikan ke dinasnya itu, dari belanja publik sebesar Rp106 miliar telah dikerjakan dengan capaian 89 persen dengan progres anggaran yang sudah terserap 77 persen.
Belanja publik tersebut, kata Abdul, terdiri dari beberapa program seperti sumber daya air sebesar Rp29 miliar, rehabilitasi irigasi senilai Rp2,7 miliar, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase sebesar Rp2,3 miliar, pengembangan pemukiman Rp950 juta, dan penataan bangunan gedung Rp4 miliar. Sementara untuk penataan bangunan dan lingkungan sebesar Rp24 miliar, dan program pemeliharaan jalan sebesar Rp44 miliar.
Kedua dinas yang merupakan mitra strategis komisi III ini berkomitmen, sebelum masa akhir tahun anggaran akan berupaya merealisasikan seluruh program kerja yang telah ditetapkan dalam APBD 2024.
“Kami terus berupaya untuk mencapai target yang ditentukan,” tutup Muis. (*)
