TERNATE, KAIDAHMALUT – Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Maluku Utara memaparkan kondisi terkini, tantangan, serta arah kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah tersebut.

Pemaparan itu disampaikan dalam kegiatan media briefing bertajuk “Pengembangan UMKM Berkelanjutan untuk Maluku Utara Maju dan Inklusif” yang digelar pada Kamis, 23 April 2026.

Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila, mengungkapkan jumlah UMKM di Maluku Utara mencapai 194.996 unit, dengan sekitar 95 persen di antaranya merupakan usaha mikro.

“Sebaran UMKM terbesar berada di Kota Ternate sebanyak 69.742 unit dan Kabupaten Halmahera Selatan 48.219 unit,” ujar Handi.

Selain menjadi tulang punggung ekonomi daerah, sektor UMKM juga menyerap 584.988 tenaga kerja di Maluku Utara.

Namun demikian, dari sisi pembiayaan, BI mencatat masih terdapat tantangan. Hingga Maret 2026, pertumbuhan kredit perbankan di Maluku Utara tercatat sebesar 2,62 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara kredit khusus UMKM justru mengalami kontraksi sebesar 0,33 persen (yoy).

“Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan akses pembiayaan bagi UMKM,” katanya.

BI juga mengidentifikasi sejumlah isu strategis, di antaranya data UMKM yang belum terintegrasi, keterbatasan akses pembiayaan akibat perbedaan persepsi risiko antara perbankan dan pelaku usaha, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BI mengarahkan kebijakan pada tiga pilar utama, yakni korporatisasi untuk meningkatkan skala usaha, peningkatan kapasitas melalui digitalisasi, serta perluasan akses pembiayaan yang lebih sehat.

Selain itu, BI menjalankan program unggulan SERUMBI (Serangkaian Kurasi UMKM & Wirausaha Unggulan Bank Indonesia) guna mendorong UMKM naik kelas dan mampu bersaing di pasar global.

Program ini mencakup tahapan seleksi administrasi, asesmen, kurasi produk, bootcamp, pendampingan, hingga fasilitasi pameran.

“Melalui SERUMBI, UMKM diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan menembus pasar nasional hingga internasional,” pungkas Handi.

Secara keseluruhan, BI menilai meski jumlah UMKM di Maluku Utara sangat besar, penguatan digitalisasi, akses modal, serta standardisasi produk menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing. (*)