Oleh: Gusti Ramli
Kondisi bangsa saat ini cenderung labil oleh silih bergantinya rezim penguasa, ini merupakan dinamika sehari-hari yang dapat kita lihat dan alami bersama. Hal ini tidak lepas dari pengaruh elit-elit politik dalam benturan kepentingan, oleh karenanya mahasiswa adalah bagian dari komponen masyarakat sebagai agent of change sepatutnya mampu berkiprah untuk memulihkan kondisi tersebut.
Mahasiswa Halmahera Barat sudah seharusnya ada penyatuaan Ideologi Gerakan dan Kesadaran Kritis untuk merespon masalah yang menghantui masyarakat Halmahera Barat Hari ini. Maka harus ada Kesadaran kritis dan konsolidasi gerakan masa untuk melawan sang penentu kebijakan yang lebih mengarah pada kepentingan oligarki hari ini ketimbang membijaki hutang daerah yang tertampung rapi. Kalau gerakan intelektual hanya melalui media sosial, tidak memengaruhi telinga elit penguasaan atau Pemerintah Kabupaten, Provinsi bahkan Pemerintah Pusat.
Akuntabilitas publik sering digunakan sebagai parameter yang lain untuk mengamati praktek demokrasi dalam sebuah negara. Para pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang sudah dilakukannya baik secara pribadi ataupun sebagai pejabat publik, dalam hal ini Bupati dan juga wakil rakyat.
Yang menjadi tinjauan penulis hingga hari ini adalah rentetan problematika yang hadir di Kabupaten Halmahera Barat yang tidak pernah usai. Sebuah kabupaten tertua yang tertinggal, baik dari segi infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Penulis meyakini bahwa ada tiga indikator penting dalam kemajuan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi perhatian serta penanganan khusus oleh Pemerintah Daerah yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur.
Rentetan permasalahan yang ada di daerah dewasa ini hanya menjadi tontonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Cobalah sedikit menengok beberapa item pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat dengan menggunakan anggaran Pinjaman Ekonomi Nasional (PEN), misalnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dipusat kota Jailolo yang saat ini tak kunjung proses pembangunannya, seperti terjadi ketimpangan sosial pada aspek pembangunan.
Terbengkalainya perhatian Pemerintah Daerah pada aspek kesehatan menimbulkan masalah serius. Pada tanggal 15 Februari dan 11 Mei 2023 telah terjadi kasus yang sangat krusial, kematian dua bayi pada beberapa bulan lalu di kabupaten Halmahera Barat bersumber dari minimnya fasilitas perawatan rumah sakit, kurangnya dokter spesialis kandungan, kekurangan obat-obatan serta lemahnya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) JAILOLO. Ini merupakan hal yang sangat tidak wajar. Disatu sisi Pemerintahan JUJUR (James Uang dan Djufri Muhammad) mempunyai misi besar dengan slogan DIAHI (memperbaiki) lalu kenapa masih terjadi ketimpangan sosial pada aspek kesehatan yang hingga saat ini menjadi penyakit di tanah Jiko Makolano.
Baca halaman selanjutnya…
