TERNATE, KAIDAH MALUT – Sultan Tidore yang juga calon Gubenur Maluku Utara, Husain Alting Sjah menegaskan penting mendorong pemekaran Pulau Obi sebagai daerah otonomi baru yang berpisah dari Kabupaten Halmahera Selatan.
“Obi harus dimekarkan jadi daerah otonom baru,” tegas Husain saat menjawab pertanyaan salah satu warga Pulau Obi, Halmahera Selatan, Anti, dalam kegiatan Tanya Jou di depan Kadaton Kesultanan Ternate, pada Ahad, 17 November 2024.
Menurut Husain, Pulau Obi penting dimekarkan menjadi daerah otonom agar dapat mengelola sumberdaya alamnya secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
“Terutama karena di Obi ada perusahaan tambang, butuh ditata dengan baik agar keuntungannya berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Bagi ia, selama ini pengelolaan tambang belum berpihak kepada masyarakat. Apa yang diambil oleh perusahaan di negeri ini, tidak sebanding dengan apa yang diberikan kepada masyarakat. Karena itu pemerintah daerah perlu mengaturnya dengan baik. Termasuk salah satunya melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang bisa memberikan bantuan berupa beasiswa pendidikan yang layak bagi anak daerah.
“Karena tambang itu adalah kekayaan kita. Jadi manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara. Bukan justru membiarkan Pemerintah Pusat mengatur CSR. Akhirnya masyarakat Maluku Utara hanya bisa menjadi pekerja buru kasar di perusahaan tambang dan menanggung kerusakan lingkungan,” sesalnya.
Husain mengaku ia tidak alergi atau menolak investasi. Ia justru butuh investasi, termasuk investasi tambang untuk mbangun daerah. “Tapi investasi harus ditata agar keuntungannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara,” tandasnya.
Sultan Husain juga menyoroti pembangunan Sofifi, ibu kota Provinsi Maluku Utara, saat menjawab pertanyaan Malik, peserta lain, dalam kegiatan talkshow tersebut. Bagi ia, Sofifi harus dibangun secara serius. Karena itu, perlu mendatangkan konsultan yang kompeten untuk menatanya.
“Kita harus bantu urus Sofifi agar jadi kota yang indah, elok, dan sejuk. Kita jadikan Sofifi sebagai aset wisata. Termasuk membangun sinkronisasi dengan beberapa kabupaten di Pulau Halmahera agar terintegrasi,” pungkasnya. (*)
