TERNATE, KAIDAH MALUT – Dinas Perhubungan Kota Ternate dan BP2RD menjadi fokus evaluasi wali kota M. Tauhid Soleman saat rapat dengan seluruh OPD, Rabu, 15 Januari 2025 di lantai 3 kantor Wali Kota Ternate.
Dua OPD itu, menjadi sorotan lantaran capaian retribusi seperti parkir tidak maksimal dan jauh dari target pada tahun 2024 lalu.
Olehnya itu, rapat khusus terkait koordinasi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) khususnya sektor pajak dan retribusi, akan dilakukan oleh wali kota.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, usai rapat evaluasi kinerja OPD siang tadi.
“Pak wali kota meminta evaluasi khusus terkait pengelolaan PAD, terutama retribusi parkir yang belum optimal. Misalnya, masih banyak parkir tidur di area Perikanan Nusantara, dan kendaraan pribadi tanpa garasi yang parkir di jalan. Ini potensi yang harus dimaksimalkan oleh Dishub dan OPD terkait,” tegas Rizal.
Karena itulah, kata Rizal, pentingnya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.
Menurutnya, langkah konkret dari OPD pengelola pendapatan, seperti BP2RD dan Dishub, belum tergambar jelas, sehingga perlu konsolidasi untuk meningkatkan efektivitas di lapangan.
Begitu pula, PAD dari sektor parkir, Rizal menyebut masih jauh dari capaian target. Evaluasi mendalam juga, sambung Rizal, perlu dilakukan terhadap petugas lapangan, karena mereka dianggap belum maksimal.
“Rata-rata permasalahannya karena optimalisasi seperti, petugas lapangan yang tidak maksimal. Jadi ini harus dikonsolidasi dengan OPD pedapatan,” tambahnya.
Dilansir dari nuansamalut.com pada pemberitaan 18 Desember 2024 lalu, Kepala BP2RD Kota Ternate, Jufri Ali, mengungkapkan bahwa realisasi retribusi parkir pada tahun 2024 hanya mencapai Rp683 juta atau sekitar 11,40 persen dari target Rp6 miliar. Data ini tercatat per 16 Desember 2024. (*)