MOROTAI, KAIDAHMALUT — Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bersama Bank Indonesia (BI) Maluku Utara memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Aula Lantai II Kantor Bupati Pulau Morotai, Senin 22 Juni 2026.

Pertemuan bertema “TPID Bersinergi, Inflasi Terkendali” itu dipimpin Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, mewakili Bupati selaku Ketua TPID.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila, Ketua DPRD M. Riski, Kepala BPS Samsuldin Rijal, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta pelaku usaha dan distributor lokal.

Dalam pemaparannya, BI Maluku Utara menyebut inflasi Provinsi Maluku Utara pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,05 persen (month to month). Inflasi dipicu kenaikan harga LPG non-subsidi, meningkatnya permintaan komoditas perikanan dan hortikultura menjelang Iduladha, serta penyesuaian kebijakan harga energi domestik.

Sementara itu, berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), Kabupaten Pulau Morotai mengalami inflasi pada pekan kedua Juni 2026 yang terutama dipengaruhi kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

Forum HLM juga mengidentifikasi sejumlah tantangan pengendalian inflasi di Morotai, di antaranya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, tingginya biaya distribusi antarpulau akibat faktor logistik dan cuaca, serta keterbatasan fasilitas penyimpanan komoditas pangan.

Wakil Bupati Rio Christian Pawane menegaskan bahwa HLM TPID harus menghasilkan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Morotai bersama BI dan anggota TPID menyepakati sejumlah program, antara lain memperluas pasar murah dan operasi pasar, mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah untuk pengendalian inflasi, mendorong gerakan menanam komoditas hortikultura, memperkuat produktivitas petani, nelayan dan peternak lokal, serta membangun kerja sama antardaerah untuk menjaga pasokan pangan strategis.

“Kami berharap sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan dapat menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Morotai,” ujar Rio.

Bank Indonesia Maluku Utara juga menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi pelaksanaan pasar murah dan memberikan pendampingan teknis dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Pulau Morotai. (*)