TERNATE, KAIDAH MALUT – Koordinator Konsorium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara kembali menyoroti Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Cetara Bangun Persada, yang dikeluarkan Kementerian ESDM.
Koordinator KATAM Muhlis Ibrahim menyebut, IUP dengan nomor: 06/1/IUP/PMDN/2024 adalah IUP misterius. “IUP ini lahir dari mekanisme yang mana? Apakah mekanisme pelelangan atau melewati mekanisme penaktifan kembali, karena IUP tersebut telah mati beberapa puluhan tahun silam,” cerca Muhlis kepada awak media, Sabtu, 04 Mei 2024.
Kementrian ESDM pada tahun 2023, memang telah melakukan pelelalangan atas tiga blok Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), di antaranya WIUP blok Pumlanga dan Foli di Kabupaten Halmahera Timur, serta WIUP blok Lelilef Sawai di Kabupaten Halmahera Tengah.
Sementara nama PT Cetara Bangun Persada, kata Muhlis, tidak masuk dalam pemenang lelang yang dipublikasi oleh Kementrian ESDM.
Jika IUP diaktifkan melalui mekanisme Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), sambung Muhlis, maka nomor, tanggal, dan tahun IUP harus sesuai dengan nomor, tanggal dan tahun sebelumnya, atau di mana IUP itu dikeluarkan.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga ini, Muhlis menegaskan, perlu adanya kejelasan kepada publik. Menurut dia, dari hasil investigasi sementara, ada indikasi kecurangan atau rekayasa dokumen untuk menerbitkan IUP tambang nikel yang beroperasi di wilayah Halmahera Tengah itu.
“Kami hanya memastikan tidak ada IUP ilegal atau IUP bodong yang beraktivitas di Maluku Utara, karena itu juga tentu sangat merugikan daerah,” tegasnya.
Sekadar diketahui, per tanggal 13 Oktober 2023 IUP di Halmahera Tengah berjumlah 47 IUP. PT Cetara Persada beroperasi di Halteng dengan luas lahan sekitar 10 hektar. SK yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM itu berlaku mulai 04 Februari 2024 sampai dengan 12 Juni 2030. (*)
