TERNATE, KAIDAH MALUT – Sejumlah fraksi DPRD Kota Ternate, Maluku Utara mempertanyakan rencana Pemerintah Kota Ternate yang akan membangun RSUD Ternate. Rencana tersebut bernilai investasi sebesar Rp1,6 triliun yang dinilai bakal membebani APBD.
Banjir masukan hingga penolakan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap ranperda kerja sama pemerintah daerah, dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur pelayanan kesehatan, Senin, 10 Juli 2023 kemarin.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam pandangannya menyatakan, pidato Wali Kota M Tauhid Soleman terkait ranperda kerja sama dengan badan usaha pada 3 Juli 2023 lalu tidak menggambarkan substansi batang tubuh ranperda. Pidato Wali Kota tersebut lebih menggambarkan isi dari sebuah perjanjian kerja sama yang akan dilaksanakan.
Di dalam substansi ranperda tidak mencantumkan nilai investasi, tidak juga mencantumkan masa pembangunan, tidak juga mencantumkan masa penjaminan infrastruktur selama 10 tahun, sebagaimana pidato Wali Kota. Menurut Fraksi PPP, isi pidato Wali Kota tidak mencerminkan substansi ranperda yang disampaikan, tetapi lebih mencerminkan substansi sebuah kesepakatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.
Baca halaman selanjutnya…
