“Dan setelah berhasil, Bogor Tanpa Kantong Plastik mulai diterapkan di pasar-pasar tradisional,” tambah dia.
Menurutnya, Kota Bogor memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat, untuk ikut berperan aktif dalam program penanggulangan sampah.
Anggaran sosialisasi juga melibatkan seluruh pihak. Sosialisasi dengan memberikan edukatif sangat gencar agar muncul kesadaran masyarakat. Termasuk pemahaman tentang model hulu ke hilir, asal sampah sampai ke pengelolaan di TPS3R.
Penunjang lainnya, yakni Program Bogorku Bersih juga di ikuti dengan reward kepada lingkungan RT. Dalam pengelolaan sampah di masing-masing RT juga dialokasikan anggaran sebesar Rp500 juta.
Bagi RT yang berhasil dalam program pengurangan sampah dan kebersihan, akan mendapat penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp30 juta di setiap tahun anggaran berjalan, dan pelaksanaan kompetisi sampah di buat pada tingkat RT.
“Saat Komisi III berdiskusi tentang model penanganan sampah di Kota Ternate, dengan mode armada Viar dan TPS tematik, menurut DLH Bogor yang terpenting kesadaran pemilahan sampah di setiap rumah tangga dan instansi atau pelaku usaha. Jika metode Viar hanya untuk angkut muat kemudian buang, itu tidak dapat menyelesaikan persoalan. Dan kaitan TPS tematik yang di bangun di 24 kelurahan dan dibangun dengan konsep tempat sampah nyaman, itu justru ditakutkan hanya pendekatan estetika semata, namun tidak dapat menyelesaikan persoalan,” terang Nurlaela.
Pasalnya, metode seperti yang dilakukan Pemkot Ternate itu, volume tempat sampah titiknya di depan kota, sehingga itu dimungkinkan akan mengganggu perwajahan Kota Ternate.
“Harusnya pembangunan TPS tematik tidak di depan jalan-jalan utama, melainkan di dalam lingkungan RT/RW,” timpalnya.
Olehnya itu, hasil kuker ini pun nantinya akan dipaparkan kepada dinas terkait. Dengan begitu, apa yang telah dibangun oleh Pemkot bisa terarah dan optimal, dan bukan malah menjadi masalah baru bagi persoalan sampah di Kota Ternate.
Sekadar diketahui, pengelola TPS3R di Kota Bogor diberi upah sebesar Rp2,5 juta per bulan.
Pada kuker di kota hujan itu, Komisi III juga berkunjung ke Dinas Kesehatan Kota Bogor guna membahas soal pelayanan kesehatan ibu hamil dan persalinan. (*)
