“Untuk Maluku Utara sendiri Rp17,9 miliar. Maluku Utara menjadi provinsi dengan tingkat pelaksanaan program tertinggi secara nasional,” ungkapnya.
Lutfi mengakui, dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa masih banyak kekurangan aparatur yang ditemukan. Karena itu, program ini penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan.
“Maka itu forum ini menjadi salah satu katalisnya, jawabannya, karena masih ada yang belum sempurna sehingga kita latih, tingkatkan kapasitasnya supaya kekurangan-kekurangan itu dapat kita tutupi,” tukasnya.
Ia bilang, peningkatan kapasitas ini juga bertujuan meminimalisasi para aparatur desa terjerat persoalan hukum dalam pengelolaan anggaran desa.
“Salah satu tujuannya itu. Kita tingkatkan kapasitasnya, karena ketidaktahuannya itu yang membuat rentan terjadi kesalahan,” pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Malut Samsudin Banyo mengatakan, enam kabupaten/kota yang mendapat pelatihan tahun ini adalah Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Tidore Kepulauan.
“Sisanya Pulau Morotai, Pulau Taliabu, dan Kepulauan Sula tahun depan. Nanti sampai gelombang kedelapan tahun ini,” tutupnya. (*)
