TIKEP, KAIDAH MALUT – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tidore Kepulauan mendesak Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, untuk memperbaiki akses jalan Desa Tomadou-Talaga Puncak.
Hal tersebut disampaikan Ketua HMI Cabang Tidore Kepulauan Apriyanto Sumarjan, saat menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan, Rabu, 07 Juni 2023.
Menurut Apriyanto, persoalan infrastruktur di Talaga Puncak bukan baru kali ini saja disuarakan.
Sejak pemerintahan Achmad Mahifa dan Salahuddin Adrias di tahun 2005-2010 kemudian lanjut, pada periode 2010-2015 bersama Hamid Muhammad, desa tersebut sama sekali tidak tersentuh oleh pemkot.
Padahal desa tersebut terdapat fasilitas pelayanan umum bagi masyarakat setempat, seperti Puskesmas pembantu (Pustu) dan Sekolah Dasar.
“Kami sudah dua kali survei ke desa Talaga Puncak, dan kondisi jalan itu sangat tidak layak untuk dilintasi. Padahal itu akses untuk warga beraktivitas. Belum lagi petugas di Pustu yang setiap hari harus bolak-balik, mengambil daftar hadir di Puskesmas Rum,” kata Apriyanto kepada Kaidah Malut, Rabu, 07 Juni 2023.
Selain jalan yang belum diaspal, Apriyanto juga prihatin dengan kondisi SD 16 Talaga Puncak. Ada beberapa ruang kelas yang tidak memiliki papan tulis, ruang perpustakaan, bahkan plafon di beberapa ruang kelas pun nyaris ambruk.
“Kondisi seperti itu tentu sangat membahayakan bagi adik-adik atau guru di sekolah itu. Kalau plafonnya ambruk berarti bisa ada korban. Ada juga ruang kelas yang tidak punya papan tulis. Itu ruang perpustakaan dialihfungsikan jadi ruang guru,” bebernya.
Apriyanto juga meminta pemkot bisa memberikan layanan internet, bagi warga setempat. Meski, desa Talaga Puncak hanya memiliki jumlah pendudukan yang sedikit, namun masyarakat Talaga Puncak juga adalah bagian dari Pulau Tidore.
Baca halaman selanjutnya…
“Desa itu hanya ada sekitar 30 rumah, jumlah penduduk juga sedikit. Ya paling tidak mereka juga harus merasakan kemajuan teknologi, agar bisa mengakses perkembangan negeri melalui internet,” pintahnya.
Ia menegaskan, dalam kondisi seperti itu, pemkot semestinya tidak bisa tinggal diam. Pemkot harus bergerak dan menyamaratakan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan.
Begitu pula, lanjut dia, DPRD sebagai fungsi kontrol dan wadah aspirasi masyarakat, juga harus turut ambil andil dalam persoalan rakyat, terutama di Talaga Puncak.
Berdasarkan data yang dihimpun Kaidah Malut, untuk pekerjaan hotmix dengan nomenklatur peningkatan jalan Tomadou-Talaga Puncak itu, telah dialokasikan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan total sebesar Rp9,2 miliar sejak tahun 2016 sampai dengan 2022.
Adapun rincian anggaran yang diperoleh, sebagai berikut:
- Tahun 2016 sebesar Rp3,7 miliar dari DAK
- Tahun 2018 bersumber dari DAU senilai Rp1,1 miliar
- Tahun 2019 dari DAK sebesar Rp1,9 miliar
- Tahun 2021 sebanyak Rp1,4 miliar dari DAU
- Tahun 2022 sebesar Rp1 miliar dari DAU.
Dengan begitu, pekerjaan jalan itu pun menelan anggaran hampir mencapai Rp10 miliar.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Tidore Kepulauan Malik Muhammad mengapresiasi, gerakan yang dilakukan HMI Cabang Tidore.
Menurut politisi Partai NasDem itu, problem yang dirasakan warga Talaga Puncak dan sekitarnya juga menjadi perhatian khusus wakil rakyat.
“Kami Komisi III sangat mengapresiasi langkah HMI, yang telah memperjuangkan aspirasi masyarakat Talaga Puncak. Kami juga sudah hearing kemarin, dan nanti akan ada audiensi kembali dengan instansi terkait, dalam hal ini Dinas PUPR Kota Tidore Kepulauan,” kata Malik.
Wakil rakyat dua periode itu menyatakan, pihaknya akan segera memanggil Kepala Dinas PUPR, untuk meminta keterangan terkait progres jalan hotmix di Tomadou-Talaga Puncak.
“Penganggaran ini kan sudah mau didorong ni, jadi nanti minggu kedua di bulan Juli itu KUA-PPAS 2024 itu sudah harus dorong. Nah, kita lihat nanti, KUA-PPAS ini pemerintah doroamng atau tidak? Karena apapun juga, setiap usulan program di tahun berikut, itu sudah termasuk dalam Informasi Pembangunan Daerah itu sudah harus termuat dulu,” terang Malik.
“Nanti kita panggil dinas terkait dengan hasil audiensi itu,” sambungnya mengakhir.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Tidore Kepulauan Abdul Muis mengaku, tidak ada proyek lanjutan pembangunan sisa jalan di Talaga Puncak. Padahal jaraknya hanya 2 kilometer.
“Tahun 2023 ini, tidak ada proyek jalan menuju Talaga Puncak,” dilansir dari media online haliyora.id.
Sekadar diketahui, jumlah penduduk di Talaga Puncak sebanyak 128 jiwa, yang terdiri dari 65 orang perempuan dan 68 orang laki-laki. (*)
Tinggalkan Balasan