HALBAR, KAIDAH MALUT – Sentral Mahasiswa Halmahera Barat (SEMAHABAR) Kota Ternate menyatakan dukungan terhadap langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat, dalam membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menelusuri persoalan kelangkaan obat-obatan di RSUD Jailolo, serta membongkar carut-marut tata kelola manajemen internal rumah sakit yang dinilai semakin amburadul.
Mengenai masalah ini, Ketua Umum SEMAHABAR Kota Ternate, Gusti Ramli menilai ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan hak dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak.
“Kelangkaan obat di RSUD adalah bentuk nyata dari kegagalan sistemik yang tidak bisa lagi ditoleransi. Jika benar terjadi pembiaran, maladministrasi, hingga dugaan penyimpangan dalam pengelolaan, maka ini adalah pengkhianatan terhadap kepentingan masyarakat,” tutur Gusti, Selasa, 7 April 2026.
Menurutnya, pembentukan pansus adalah langkah konstitusional yang tepat dan mendesak. Gusti menilai, DPRD tidak boleh setengah hati dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Pansus harus bekerja secara transparan, independen, dan berani membongkar seluruh aktor yang terlibat, tanpa pandang bulu,” ucapnya.
Gusti menuturkan, di tengah upaya serius tersebut, pihaknya menyayangkan sikap fraksi-fraksi yang memilih menarik diri dari proses pembentukan pansus.
“Tindakan ini tidak hanya mencederai semangat kolektif DPRD sebagai representasi rakyat, tetapi juga menimbulkan kecurigaan publik, ada apa di balik penolakan tersebut?,” bebernya.
Ia menjelaskan, sikap menarik diri dari pansus adalah bentuk penghindaran tanggung jawab politik.
Lebih jauh, hal itu dapat dibaca sebagai upaya melindungi kepentingan tertentu yang berpotensi terungkap, jika pansus berjalan.
Dalam situasi krisis, kata Gusti, pelayanan kesehatan seperti saat ini, memilih mundur bukanlah sikap netral. Melainkan keberpihakan yang salah.
“Jika ada fraksi yang tidak siap membongkar persoalan ini, maka patut diduga mereka lebih memilih melindungi kekacauan daripada memperjuangkan kepentingan rakyat. Ini bukan soal politik praktis, ini soal nyawa manusia,” tegas Gusti.
Mantan Kabid PTKP HMI Komisariat Eksakta ini berharap agar publik Halmahera Barat aktif mengawal proses ini dan tidak membiarkan upaya Pansus dilemahkan oleh kepentingan segelintir elit.
“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD,” harapnya.
Selain itu, Gusti menegaskan bahwa momentum pembentukan Pansus harus dijadikan titik balik untuk melakukan pembenahan total di tubuh RSUD Halmahera Barat.
“Jika DPRD gagal mengawal ini hingga tuntas, maka krisis serupa akan terus berulang dan rakyat kembali menjadi korban,” cetusnya.
SEMAHABAR juga menyatakan kesiapan untuk terlibat secara aktif dalam proses pengawasan tersebut.
Gusti menegaskan, pihaknya siap memberikan pandangan, masukan, maupun data pendukung apabila DPRD secara kelembagaan membuka ruang dialog publik maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Direktur RSUD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Dinas Kesehatan, akademisi, serta pihak-pihak terkait lainnya.
“Ini bukan hanya urusan elit birokrasi dan legislatif. Persoalan ini menyangkut hajat hidup masyarakat luas, sehingga harus dibuka secara transparan dan partisipatif. Kami siap hadir dan menyampaikan pandangan secara objektif demi perbaikan sistem pelayanan kesehatan di Halmahera Barat,” tegasnya.
Di sisi lain, SEMAHABAR juga menekankan bahwa kerja Pansus tidak boleh berhenti pada sebatas pengungkapan masalah. Pansus harus mampu memberikan jaminan konkret bahwa setelah persoalan ini menemukan titik terang, akan ada langkah perbaikan sistem yang menyeluruh dan berkelanjutan.
“Pansus harus memastikan bahwa ini bukan sekadar agenda seremonial atau konsumsi politik sesaat. Harus ada jaminan kuat bahwa setelah ini tidak ada lagi kelangkaan obat, tidak ada lagi kekacauan manajemen, dan tidak ada lagi rakyat yang menjadi korban dari buruknya tata kelola RSUD,” pungkas Gusti. (*)
Tinggalkan Balasan