TERNATE, KAIDAH MALUT – Jebolnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang tidak capai target, menjadi cacatan kritis bagi Pemerintah Kota Ternate, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub).
Seperti diketahui, di tahun 2024, realisasi retribusi parkir tidak maksimal dan jauh dari target capaian. Berdasarkan catatan BP2RD Ternate per 16 Desember lalu, dinas terkait hanya bisa menyumbang retribusi parkir sebesar Rp683 juta atau 11,40 persen. Angka tersebut tentu jauh dari permintaan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, yakni Rp6 miliar.
Persoalan itupun, disorot oleh Akademisi Universitas Khairun Ternate, Dr. Aziz Hasyim.
“Ada dua pertanyaan yang harus dijawab oleh pemkot atas permasalahan ini. Pertama, apakah tidak tercapai target karena penetapan target yang terlampau tinggi? Ataukah terdapat kebocoran akibat unreported (tidak dilaporkan,red)? Dua hal ini perlu dijawab, sehingga penanganannya benar-benar tepat,” tegas Aziz, Kamis (16/1/2025).
Kata dosen ekonomi itu, jika penetapan target terlampau tinggi, maka ke depan perlu dievaluasi agar penetapan target lebih realistis, begitu pula dengan kebocoran. “Jika terjadi kebocoran akibat unreported, maka perlu penerapan sistem yang dapat mengontrol cara pungut retribusi, sehingga bisa mengurangi tingkat kebocoran,” terangnya.
Kata Aziz, pemkot masih perlu optimalisasi PAD yang punya potensi, misalnya pemberian pajak progresif kepada kendaraan luar yang menggunakan fasilitas pemkot, mengoptimalkan fungsi terminal yang tidak lagi berfungsi sebagai terminal untuk dijadikan tempat parkir kendaraan. “Dampaknya selain tidak mengganggu arus lalulintas, juga mampu mengontrol pungut retribusi,” paparnya.
Aziz juga menyentil terkait apliaksi SiBatagi yang diinisiasi oleh Dishub Ternate. Membangun digitalisasi parkir, menurut dia, sah-sah saja namun juga harus terkontrol dan yang paling penting yakni harus disertai dengan penguatan kapasitas SDM. “Sehingga bisa linear antara sistem digital yang dibangun dengan kapasits SDM yang mendrive-nya,” tambah dia.
Aziz menekankan, jika kemampuan mengidentifikasi potensi pendapatan baik, serta sistem yang menopangnya baik pula, maka akan mendorong peningkatan PAD, sebaliknya jika tetap bertahan dengan model pungut saat ini, serta kemampuan mengidentifikasi potensi lain yang lemah, maka kondisiinya akan tetap sama sebagaiman yang terjadi saat ini.
Diharapkan, ke depan rancangan pendapatan asli daerah, proyeksinya harus berbasis potensi yang dimiliki, bukan proyeksi berbasis realisasi tahun sebelumnya. “BP2RD harus memiliki peta potensi yang jelas, sehingga mampu memproyeksikan secara realistis,” tukasnya. (*)
