Dirinya mendesak, pemkot segera merenovasi poskeskel dan mengaktifkan kembali. Kalau bisa, sambung dia, libatkan pula pemuda dan tokoh masyarakat setempat.
“Pusat kesehatan masyarakat inikan sewaktu-waktu jika tidak difungsikan untuk kesehatan masyarakat, maka bisa saja digunakan untuk tempat berkumpulnya anak-anak muda, sehingga mereka juga diberi ruang dan tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif,” pumgkasnya.
Nurlaela beraharap, persoalan poskeskel di Kelurahan Marikurubu bisa menjadi salah satu contoh di beberapa lokasi, yang terdapat pos kesehatan atau aset-aset pemerintah yang belum difungsikan, maka sudah harus diinventarisir melalui RT/RW atau pihak kelurahan setempat.
Dengan begitu juga, pemetaan bagi aset-aset yang sudah tidak difungsikan, bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sebab bangunan yang kosong ini, tentu jauh dari amatan dan perhatian dari Pemerintah Kota Ternate.
“Adanya masalah di Kelurahan Marikurubu ini bisa menjadi catatan untuk dievaluasi bagi semua Kelurahan di Ternate, yang ada aset pemerintah, misalnya rumah dinas di Kalumata dan beberapa bangunan di Kelurahan Gamalama, itu harus jelas peruntukannya,” tegas Anggota DPRD Kota Ternate dua periode ini. (*)
