JAKARTA, KAIDAH MALUT – Anggota DPD RI Perwakilan Maluku Utara, Hasby Yusuf, menyampaikan 11 poin penting mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan, pemberdayaan pondok pesantren, hingga pengelolaan ibadah haji.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Menteri Agama pada Senin, 02 Desember 2024. Penyampaian itu, bertujuan agar menjadi atensi Kementerian Agama RI.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPD RI, Jakarta, ini membahas berbagai usulan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan layanan keagamaan. Berikut 11 usulan yang disampaikan Hasby;
- Peningkatan status IAIN Ternate menjadi Universitas Islam Negeri (UIN)
- Penambahan kuota haji dan pendamping haji untuk Maluku Utara
- Penambahan beasiswa PIP, KIM, dan beasiswa dosen IAIN Ternate.
- Perbaikan dan renovasi madrasah swasta, termasuk Alkhairaat dan Muhammadiyah.
- Peningkatan sarana, prasarana, serta bantuan pemberdayaan ekonomi untuk pondok pesantren.
- Bantuan renovasi masjid di berbagai wilayah.
- Kebijakan terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk guru honorer di madrasah negeri dan swasta.
- Pemberian izin penempatan guru ASN di madrasah swasta.
- Pengembangan lahan kampus IAIN Ternate di bagian selatan Ternate.
- Pengadaan Alquran untuk desa-desa di Maluku Utara.
- Penyediaan bus haji untuk pelayanan jamaah lansia dan disabilitas.
Semua poin ini, kata Hasby, merupakan aspirasi masyarakat Maluku Utara yang harus diperjuangkan.
“Insha Allah, kami akan mengawal seluruh agenda ini di Kementerian Agama sebagai bagian dari amanah politik yang harus kami tunaikan,” tegasnya.
Melalui usulan ini, lanjut Hasby, diharapkan berbagai tantangan dalam pengelolaan pendidikan, sarana keagamaan, serta layanan ibadah di Maluku Utara dapat diatasi dengan dukungan penuh dari Kementerian Agama RI. (*)