JAKARTA, KAIDAH MALUT – Mahasiswa Pemerhati Hukum (Maperhum) Provinsi Maluku Utara, menggelar aksi di depan Kantor KPK di Jakarta, Selasa, 02 Januari 2023.
Orator aksi Alfian, dalam aksinya mendesak KPK untuk segera memeriksa Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman beserta sejumlah pimpinan OPD dan anggota DPRD Ternate, atas dugaan suap proyek pembangunan RSUD Ternate.
RSUD Ternate memang direncanakan akan dibangun di kawasan reklamasi Kelurahan Kalumata, Ternate Selatan dengan menelan anggaran sebesar Rp1,69 triliun.
Ia bilang, selama proses administrasi termasuk perizinan dan persetujuan DPRD, diduga terjadi transaksi gelap.
Berdasarkan imformasi yang diperoleh, dugaan suap tersebut untuk memperlancar semua proses administrasi. Bahkan, sejumlah orang penting di Pemkot Ternate diduga mengetahui dugaan suap tersebut, termasuk beberapa anggota DPRD.
“Masalah ini belum diketahui publik luas di Kota Ternate dan Maluku Utara pada umumnya. Kami datang ke KPK, untuk meminta supaya lembaga antirasuah ini memeriksa Wali Kota Ternate dan anggota DPRD Ternate yang diduga mengetahui dugaan suap, pada tahap pengurusan administrasi dan perizinan rumah sakit ini,” beber Alfian.
KPK juga harus memeriksa sejumlah pimpinan OPD, karena diduga mengetahui dan menerima dugaan suap tersebut.
Meski begitu, massa aksi enggan membeberkan nama-nama pimpinan OPD yang dimaksud. Namun, kata Alfian, oknum tersebut merupakan orang dekat Tauhid.
Setelah unjuk rasa, mahasiswa diminta penyidik untuk membuat laporan resmi.
Dalam surat terima laporan itu tertulis Wali Kota, anggota DPRD dan beberapa pimpinan OPD sebagai pihak yang dilaporkan.
Jajaran petugas KPK yang menerima massa aksi berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut, dengan melakukan klarifikasi terhadap anggota DPRD yang kontra dengan rencana pembangunan rumah sakit itu.
Terpisah, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan, rencana pembangunan rumah sakit sementara masih dalam tahapan pembuatan peraturan daerah.
Bahkan, menurut Tauhid, semua tahapan akan dilakukan pemkot, agar mega proyek tersebut bisa berjalan.
Walau begitu, ia menepis dugaan suap yang terjadi di tubuh Pemkot Ternate dan DPRD.
“Prinsipnya semua proses harus sesuai dengan aturan, makanya harus lama. Sekarang sudah satu tahun. Intinya tuduhan adanya suap itu tidak benar,” katanya membantah.
Tinggalkan Balasan