“Kalaupun preman itu adalah pendukung dalam politik, saya rasa ini masih terlalu jauh. Lagian incumbent mau takut apa sih? Mereka kan cuma sampaikan argumentasi tiga pulau, kalau dari sisi teknis di lapangan lantas dibilangnya salah dan sebagainya, ya tinggal bantah dengan data kan,” timpalnya.
Pemerintah semestinya tidak boleh bersikap “tangan besi”. Karena bisa saja, itu pun terjadi pada masyarakat biasa. Kalau saja dari mahasiswa sudah tidak bisa mengkritik pemerintah, begitu pula masyarakat lantas pemerintahnya mau dikontrol sama siapa?
Seharusnya biarkan saja, para pengontrol ini tumbuh subur. Tapi sewajarnya kalau KONI memang harus memberikan penjelasan soal keterlibatan salah satu cabor, di aksi kemarin. Dan Kasatpol PP juga dengan alasan tidak tahu soal preman, semestinya penanganannya bukan ke massa melainkan ke orang yang tidak dikenal.
“Jadi kasat harusnya menangani orang yang tidak dikenal. Jadi kalau begini kan seakan-akan kasat juga ikut serta dalam menghadang massa aksi bersama preman,” tukasnya. (*)
