Selasa, 26 November 2024

Pemda Halbar Diminta Lebih Memperhatikan Nasib Petani

Ketua Fraksi PKB, Albert Hama | Foto : Istimewa/Kaidahmalut

HALBAR, KAIDAH MALUT – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Halmahera Barat, Maluku Utara, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) lebih mengoptimalkan hasil pertanian, dan memberi perhatian khusus kepada petani di Halbar.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKB Halbar, Albert Hama kepada malut.kaidah.id, Rabu, 05 Oktober 2022. Menurut Albert, sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Halbar sudah sangat jelas bahwa, pertanian adalah salah satu sektor unggulan yang menjadi prioritas masyarakat Halbar.

“Ini seharusnya menjadi perhatian khusus Pemda, hasil pertanian di Halbar, seperti pisang, cabai, toman dan hasil pertanian lainnya. Ada juga sayur kol yang sempat dipromosikan tapi gagal,” tutur dia.

Albert bilang, salah satu penyebab gagalnya sayur kol di Ibu dan Tabaru, lantaran pasar dari luar seperti Kota Manado sudah menguasai Halbar. Harga sayur dari Manado cenderung lebih murah, sehingga petani sayur kol di Halbar tidak bisa berbuat banyak.

Ketua Bapemperda ini mengatakan, seharusnya Pemda melakukan pencegahan terhadap pihak-pihak luar yang mencoba masuk, dan merongrong perekonomian Halbar khususnya sektor pertanian.

“Dan saat ini sayur kol di Ibu dan Tabaru sudah mati tidak bisa berkembang lagi, ini yang menjadi perhatian khusus Pemda, sehingga pertanian ini bisa dikembangkan kembali,” imbuhnya.

Ia menambahkan, saat ini yang menjadi produk unggul dan unik pada sektor pertanian, yaitu pisang mulut bebek. Dimana pisang tersebut bisa dikembangkan dan menjadi label Halbar, sehingga ini juga bisa searah dengan visi misi James Uang dan Muhamad Djufri sebagai Kepala daerah di Halbar.

Permintaan pisang mulut bebek ini sangat digandrungi masyarakat di Ternate dab Manado. Mestinya Pemda harus mendorong produk unggulan tersebut, salah satunya dengan menyiapkan lahan dan bantuan bagi petani, agar bisa mengembangkan pisang tersebut menjadi olahan lainnya.

“Sementara ini petani urus diri sendiri, mungkin ini karena faktor niat political will Pemda terhadap petani kita di daerah,” tukasnya. (*)