TIDORE, KAIDAH MALUT – Kepala Desa Maitara Utara, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Rizki M. Nur diduga telah menyalahgunakan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2023.
Bersasarkan informasi yang diperoleh media ini, bukan hanya BLT, Rizki juga diketahui telah menggelapkan dua unit perahu katinting di tahun 2023, dan tak membayar upah tukang pembuatan aula serba guna di Desa Maitara Utara.
Kepala Bidang Bina Desa PMD Kota Tidore Kepulauan Iswan Salim mengungkapkan, pihaknya telah melakukan dua kali surat pemanggilan kepada yang bersangkutan, namun tak pernah dipenuhi.
Atas dugaan kasus tindak pidana korupsi anggaran dana desa ini, Rizki terancam dipecat.
“Kami (PMD) sudah dua kali menyurat ke kades, tapi tidak digubris. Ini kami berikan waktu sampai akhir bulan April ini, untuk menyelesaikan masalah di desa Maitara Utara, kalau tidak kami berhentikan sementara sampai tiga bulan, tidak ada penyelesaian maka kami berhentikan permanen,” tegas Iswan, Ahad, 14 April 2024.
Bahkan, kata Iswan, ADD 2024 untuk Desa Maitara Utara tidak disalurkan lantaran belum memasukkan laporan sebelumnya.
“Kami tahan rekom untuk ADD 2023, karena kades tidak menyelesaikan masalah di tahun sebelumnya. Kami juga terus hubungi via telepon, tapi nomor kades banyak dan tidak tetap, makanya kami beri waktu sampai akhir bulan ini,” timpalnya.
Terpisah, Plt Kadis PMD Kota Tidore Kepulauan Zulkifli Ohorella kepada media ini mengaku, akan segera melakukan pemanggilan paksa terhadap kades.
“Kami akan tindaklanjuti masalah ini. Kami akan panggil paksa yang bersangkutan,” tegas Zulkifli saat dikonfirmasi, Selasa, 16 April 2024.
Terpisah, Wali Kota Tidore Capt. Ali Ibrahim saat diminta tanggapan terkait hal tersebut mengaku, segera memanggil yang bersangkutan.
Ia menegaskan, jangan sampai ulah kades tersebut justru menjadi hambatan keuangan Pemda Tidore.
“Besok, saya panggil pak Plt Kadis PMD untuk segera menyelesaikan admimistrasi jangan sampai menghambat keuangan kita. Apalagi besok BPK Maluku Utara juga sudah turun pemeriksaan,” tandas Ali.
Dirinya juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan OPD, agar mempersiapkan laporan keuangan lantaran akan dilakukan audit oleh BPK Perwakilan Maluku Utara. (*)
