Ia menekankan, jika Bawaslu RI melakukan pembiaran usai pertemuan ketua timsel dengan slaah satu peserta, berarti Bawaslu RI juga seiring dengan timsel, uang moralnya dipertanyakan untuk menghancurkan proses demokrasi di Malut.
“Kenapa? Karena orang-orang yang dipilih nanti adalah orang-orang yang punya integritas bermasalah. Otomatis pesta demokrasi nanti bermasalah juga. Efek dominonya akan ke sana,” papar Abdul Kadir.
Apapun alasan pertemuan Arwan dan Fahrul, ia berujar, tak bisa dibenarkan. Sebab saat ini adalah masa yang krusial dalam menentukan 4 besar calon anggota Bawaslu.
“Dan memang patut diduga ada negosiasi, ada kongkalikong antara ketua timsel dengan yang bersangkutan. Apalagi jadwal pengumuman sempat molor. Artinya ini ada masalah, dan patut dicurigai ada pengaturan hasil seleksi. Apapun klarifikasinya nanti, tidak penting. Sebab ketua timsel sudah terbukti tidak netral sehingga proses seleksi harus diambil alih Bawaslu RI,” tandas Abdul Kadir.
Terpisah, Hendra Kasim menambahkan, ia sendiri tidak mengetahui pasti makna dan tujuan pertemuan keduanya itu.
Namun yang harus dilakukan oleh Bawaslu RI, yakni take over seleksi tersebut.
“Entah kebetulan atau tidak pertemuan tersebut, saya sependapat bahwa pertemuan itu tidak wajar,” tambah Hendra.
Apalagi, kata dia, ini menjelang pengumuman hasil akhir seleksi.
“Saya minta Bawaslu RI serius melihat hal ini. Bahkan jika perlu di-take over oleh Bawaslu RI,” tegasnya. (*)
