“Keputusan harus memiliki dasar sekali pun ada demo besar-besaran atau protes. Itu harus dipertimbangkan sebaik-baiknya dan tidak ada campur tangan dari luar,” ujarnya.
Menurutnya, Wali Kota merupakan salah satu alumni dari IPDN. Pastinya paham betul bagaimana cara kerja birokrat.
Selain itu, Wali Kota juga seorang Doktor dan ahli dalam pemerintahan.
“Pasti pahan betul cara mengambil keputusan dalam pemerintahan,” cetusnya.
Kalau sekarang hanya karena politik, lantas pengambilan keputusannya hanya berdasarkan kepentingan tahun 2024, berarti dasar pengetahuan atau junjungan terhadap Bhineka nara eka Bhakti dipertaruhkan dengan kepentingan politik.
“Beliau (Tauhid) sebagai pimpinan politik dengan alumni yang ada, harus memberikan contoh dan panutan terhadap bawahan,” imbaunya.
Dengan begitu, Wali Kota juga bisa sekaligus menunjukan kaidah Bhineka nara eka Bhakti itu sendiri. (*)
