TERNATE, KAIDAH – Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman menyatakan, segera mengevalusi Direktur Utama (Dirut) Perumda Air Minum (PAM) Ake Gaale Ternate.
Hal itu disampaikan Tauhid, saat menemui ratusan karyawan PAM Ake Gaale, Senin, 14 November 2022 sore tadi.
“Saya menerima tuntutan pada sore hari ini yang disampaikan secara langsung, karena tadi saya sudah dengar,” kata Tauhid kepada sejumlah karyawan.
Ia mengaku, dalam waktu dekat akan membentuk tim, dari keterwakilan SPI, Dewan pengawas secara keseluruhan, ditambah dari struktural atau Direksi.
Menurutnya, ada beberapa hal yang keliru atau dianggap terlalu berlebihan, sehingga akan ditindaklanjuti atau dengan kata lain dilakukan pengkajian.
“Karena ada langkah-langkah yang harus dilakukan, tidak boleh langsung ganti seperti ini,” ujarnya.
Soal tuntutan, dirinya berjanji akan mengakomodir tuntutan karyawan dalam waktu empat hari kedepan. Sebab, hal ini, lanjut dia, bukan seperti menulis surat yang langsung jadi.
“Ingat, saudara-saudara ini berada di bawah Pemda. Jadi tolong ikuti apa yang sudah saya sampaikan. Yang jelas kita kembali ke nol untuk cari solusi yang terbaik sesuai dengan permintaan karyawan,” sebutnya.
Tauhid bilang, ia sedikit terganggu atau tidak sependapat dengan tulisan yang dibentangkan dispanduk, saat aksi bahwa Direksi adalah titipan Wali Kota.
Lantaran, sejak dirinya menjabat sebagai Sekda Kota Ternate juga terus mengikuti, dan mengetahui perkembangan Perumda Air Minum Ake Gaale Ternate.
“Dan saya selalu dekati secara profesional. Saya tidak pernah intervensi sedikit pun,” tegasnya.
Semenatara itu, Sekda Kota Ternate, Jusuf Sunya menambahkan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu informasi-informasi yang disampaikan sejumlah karyawan tersebut.
“Empat hari bekerja, mulai dari besok kita kaji, ini kan baru bersifat informasi,” tambahnya.
Sementara perwakilan dari karyawan, Kepala Seksi Hubungan Langganan, Syarif Hodu saat hering bersama Wali Kota mengatakan, apa yang menjadi tuntutan karyawan bahwa perlu disampaikan, terkait kebijakan-kebijakan direksi yang dinilai merugikan karyawan.
“Yang pertama menyangkut pengunduran pembayaran PHDP atau mengurangi masa bhakti kerja,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, pihaknya meminta agar mengevaluasi kembali Perwali, sebab sampai sekarang ini, pihaknya tidak mengetahui apa isi dari Perwali tersebut, karena Perwali tersebut hanya menguntungkan pihak Direksi.
“Kenapa saya bicara begitu? Karena hak-hak Direksi dinaikkan, sementara hak-hak karyawan diabaikan,” tegasnya Syarif.
Terkait insentif karyawan, Syarif mengatakan, pihaknya mendapatkan dari Direksi sebelumnya, dan ketika adanya pergantian Direksi direncanakan akan dihapus seluruhnya.
“Mohon maaf, kami karyawan lebih dari 65 persen ini bekerja beratapkan langit, bahkan malam pun kami bekerja hanya untuk melayani masyarakat, sehingga untuk tuntutan kami agar Wali Kota Ternate menurunkan Direksi Perumda Air Minum Ake Gaale Ternate,” tandasnya. (*)
