TERNATE, KAIDAH MALUT – Soal tuntutan para sopir mikrolet, akhirnya Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman melakukan hearing dengan Ikatan Solidaritas Sopir Penumpang (ISSAP) dan pihak Pertamina Ternate.
Pertemuan berlangsung di lantai III Kantor Wali Kota Ternate, Senin, 20 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIT.
Pada pertemuan tersebut, membahas keluhan pelayanan di SPBU Kota Ternate yang terkesan, mengutamakan pengecer yang menggunakan jerigen dibandingkan para sopir angkutan umum ini.
Wali Kota yang juga memimpin pertemuan tersebut turut menyesalkan kejadian tersebut. Pasalnya, edaran Pemkot Ternate terkait distribusi BBM hingga saat ini tidak ditangani dengan baik.
“Masalah ini sebenarnya sudah lama terjadi. Kami sudah keluarkan banyak kebijakan, tetapi tetap saja ada masalah. Pemkot sudah mengambil peran sesuai dengan tupoksi. Ini karena masyarakat tidak taat, sehingga terjadi antrian panjang di SPBU,” sesal Wali Kota.
Menurutnya, ketika ada permasalahan yang menjadi sasaran pastilah Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate. Padahal, Pemkot hanya sebatas fasilitator dan bukan produsen BBM.
Selain itu, Wali Kota juga menegaskan, bahwa Pemkot bukan pembuat kebijakan harga BBM. Sebab, Pemkot hanya sebatas mengambil langkah jika di lapangan terjadi masalah.
“Saya berharap melalui rapat ini sudah ada solusi. Cukup sudah Kantor Wali Kota dijadikan tempat pertempuran masalah. Surat edaran sejauh ini juga tidak mempan. Petugas terkesan tidak berdaya menghadapi oknum di SPBU,” cetusnya.
Bahkan, Wali Kota menegaskan, jika ada pelanggan yang mengisi BBM dengan cara yang tidak wajar, seperti menggunakan kendaraan dengan kapasitas besar atau jerigen, maka harus ada langkah tegas dari SPBU. Jika petugas di SPBU mengabaikan, maka harus diberi sanksi.
“Saya tidak mau kalau karena masalah ini saja saya selalu disalahkan. Memang saya cukup bersabar. Sebenarnya saya ini sakit hati, kenapa Kantor Wali Kota selalu menjadi tempat demo. Kalau masih ada lagi pertemuan membahas masalah begini, sebaiknya Kantor Wali Kota ini ditutup. Pihak SPBU harusnya punya cara untuk mendeteksi ke mana BBM itu tersalurkan. Pertamina juga saya minta supaya ada kerjasamanya,” bebernya.
Tak tanggung-tanggung, Wali Kota bahkan memerintahkan Satuan Tugas (Satgas) BBM Kota Ternate agar selalu melakukan pemantauan di setiap SPBU. CCTV di masing-masing SPBU sudah harus diaktifkan, agar bisa dipantau setiap kendaraan yang masuk dan keluar di SPBU.
Sementara itu, Kepala SPM Pertamina Maluku Utara, Gatot Subroto menambahkan, pihaknya akan mencari solusi untuk mengatasi distribusi BBM di Kota Ternate dari Pertamina ke SPBU, sehingga tidak muncul masalah.
“Soal antrian panjang di SPBU, tentu harus menjadi perhatian serius, jangan sampai banyak oknum juga ikut antri. Jika ada konsumen yang membeli BBM dengan tidak wajar, maka harus ada langkah. Kami minta SPBU supaya tidak jual BBM ke pengecer yang menggunakan jerigen. Kita harus bangun komitmen ini secara bersama. Kami akan pastikan Pertalite hanya akan tersedia di SPBU. Kalau sampai ke pengecer, maka kami akan turunkan sanksinya,” tegasnya.
Terpisah, Sekretaris ISSAP Kota Ternate, Ridwan Dano menuturkan, SPBU lah yang nakal. Sehingga pihaknya mendesak Pertamina untuk mencabut izin SPBU yang memang terbukti melakukan pelanggaran.
“Makanya Pak Gatot, kalau kedapatan SPBU yang nakal, di cabut aja izinnya itu,” ucap Ridwan.
Bahkan, Ridwan mengaku memiliki bukti bahwa ada kendaraan berplat merah yang menyetok BBM di SPBU.
“Kalau memang kami ini sopir angkot tidak dapat Pertalite, kalau begitu disepakati bersama Pak Wali Kota untuk menaikan tarif angkot saja, sesuai harga Pertamax biar kami juga tidak perlu beli Pertalite lagi,” tukasnya.*
