“Kebijakan publik memegang peran vital dan berpengaruh terhadap setiap sendi kehidupan masyarakat, sehingga harus dirumuskan dengan sebaik-baiknya, agar visi misi Ternate Andalan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (RPJMD) yang dihasilkan bisa mencapai tujuan melalui proses implementasi,” katanya.
Namun, kebijakan publik yang dihasilkan kadang tidak pernah berbanding lurus dalam proses implementasinya. Terkait itu, Wali Kota Ternate dinilai telah ingkar janji, karena kebijakan-kebijakan sangat tidak peduli terhadap pembangunan di BAHIM. Bahkan, kebijakan pembangunan selama kepemimpinannya merupakan kebijakan “pembangunan tanpa perasaan”.
Muammil juga menambahkan, pilar pemerataan pembangunan bertujuan mengurangi atau memperkecil kesenjangan antarwilayah yang ada di Kota Ternate, yakni pusat kota dengan wilayah terluar/pinggiran.
“Faduli BAHIM tentunya diharapkan adanya pemerataan infrastruktur, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Namun faktanya, kebijakan pemerintah kota yang tidak berpihak kepada BAHIM, bisa dikatakan hanya sebuah janji-janji politik Tauhid Soleman kepada masyarakat untuk meraih suara dalam pilkada,” tandasnya. (*)
