HALBAR, KAIDAH MALUT – Selama 3 bulan gaji honorer di Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Halmahera Barat, Maluku Utara belum dibayarkan. Akibatnya, para honorer ini enggan berkantor lagi.
Informasi yang dihimpun malut.kaidah.id, Rabu, 12 Oktober 2022 sejumlah honorer ini tidak mau kembali bekerja seusai jam kerja.
“Iya teman-teman sudah mulai tidak semangat kerja dan malas masuk kantor, karena gaji belum terima tiga bulan ini. Jadi terhitung sejak bulan Juli sampai Oktober ini gaji kita belum terima,” kata salah satu honorer yang enggan namanya dipublikasikan.
Sementara Wakil Bupati Halbar, Djufri Muhamad saat dikonfirmasi justru mengaku, jikadirinya belum mengetahui soal ini.
“Saya belum cek, nanti saya cek lagi ya soal gaji honor yang belum terbayar sampai tiga bulan ini,” singkat Wabup.
Terpisah, Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Halbar, Hikler Murari menuturkan, stafnya pulang disaat jam istrahat dan tidak balik lagi ke kantor.
“Iya tadi pagi mereka masuk, tapi tidak tahu kenapa mereka tidak balik lagi bekerja,” akunya.
Hikler bilang, kemungkinan lantaran gaji belum diterima sehingga para honorer tidak mau kembali bekerja.
“Tapi saya berharap agar para staf bersabar, karena sekarang lagi diupayakan untuk pembayaran gaji mereka. Saya sarankan untuk berkoordinasi dengan Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan, karena mereka yang membayar gaji para honorer,” ujarnya.
Kru malut.kaidah.id pun mencoba untuk kroscek ke bagian yang disarankan Humas.
Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan, Iksan Dagasuly mangaku, jika saat ini pihaknya sementara memproses pembayaran gaji honorer. Dirinya juga memastikan pekan depan, semua honorer sudah menerima upahnya.
“Sekarang lagi proses di Bagian Keuangan, Insha Allah kalau minggu ini belum sempat berarti minggu depan itu semua pasti selesai terbayar,” cetusnya.
Ia menjelaskan, keterlambatan pembayaran gaji honorer lantaran terbentur dengan penyusunan anggaran perubahan Pemda Halbar.
“Ini agak keterlambatan karena penyusunan perubahan anggaran 2022, makanya proses pencairan di Bagian Keuangan terlambat,” pungkasnya. (*)
