Sedangkan, Alokasi Belanja Daerah Rp1 triliun lebih dan terealisasi sebesar Rp953 miliar lebih, atau sebesar 94,15 persen.
Wali Kota dua periode ini juga mengatakan, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemda mengacu pada indikator Kinerja Utama (IKU), yang didukung oleh seluruh perangkat daerah.
Upaya pencapaian target dari 16 IKU di tahun 2022, ternyata bisa mencapai target kerja sebanyak 15 IKU dengan predikat “Sangat Baik”.
“Sedangkan satu IKU yang belum mencapai target adalah presentase tenaga kerja ekonomi kreatif, dengan target kinerja 5 persen dan realisasi kinerja 2 persen,” terangnya.
“Atau capaian kinerja 50 persen, namun beberapa capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, telah menghasilkan tujuh penghargaan tingkat nasional yang diraih pada tahun 2022,” sambungnya.
Sementara itu, Plt Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Mochtar Djumati mengatakan, LKPJ yang disampaikan merupakan laporan terkait dengan proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, yang telah dilaksanakan oleh Pemkot Tikep selama 1 tahun anggaran.
“Harapannya, dari laporan yang disajikan ini, masyarakat dapat mengetahui gambaran umum tentang kondisi ekonomi Kota Tidore Kepulauan pada saat ini,” jelasnya.
Apakah kondisi ekonomi masyarakat meningkat, tetap jalan ditempat atau bahkan menurun. Selanjutnya sudah sejauh mana upaya Pemkot Tikep dalam memperdayakan potensi unggulan yang ada.
“Untuk itu LKPJ yang disampikan oleh Wali Kota nantinya akan dibahas secara internal oleh DPRD,” ujarnya.
“Setelah itu akan dibahas bersama dengan pemda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Mochtar Djumati. (*)
