Mereka adalah 3 pimpinan dan 2 ketua komisi.
“Rencananya besok baru kami dari unsur pimpinan, ditambah ketua komisi 1 dan 2 akan berkonsultasi dengan BPK di Ternate, terkait metode pertanggungjawaban perjalanan dinas anggota DPRD yang menggunakan sistem lumpsum,” pungkas Mochtar.
Konsultasi bersama BPK ini, nantinya bersamaan dengan Inspektur Inspektorat, Kaban BPKAD dan Sekda Kota Tidore.
“Kemarin waktu rapat dengan pemda itu mereka menjelaskan kalau pertanggungjawaban perjalanan dinas, itu harus dilengkapi administrasinya berupa bill hotel dan tiket pesawat, sementara di Perpres itu tidak ada, makanya ini yang harus kami butuh penjelasan,” terangnya.
Selain BPK, mereka juga melakukan kunjungan ke DPRD Kota Ternate guna menyesuaikan data pertanggungjawaban administrasi perjanalanan dinas bagi DPRD.
“Biaya perjalanan dinas ke Ternate untuk lima Anggota DPRD ini, tentu nilainya berbeda dengan biaya perjalanan dinas 20 Anggota DPRD ke Jakarta, untuk angka pastinya saya kurang tahu, nanti di konfirmasi ke Sekwan atau bagian keuangan,” tukasnya.
Terpisah, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Tidore, Gufran Marsaoly saat dikonfirmasi awak media mengaku, SPPD 3 pimpinan ke Ternate Rp12.433.200 per orang, kalau dua anggota sebesar Rp10.896.000,” paparnya.
Sehingga, sambung dia, selama tiga hari kegiatan di Ternate, lima wakil rakyat ini menghabiskan anggaran sebesar Rp59 juta. (*)
