TIDORE, KAIDAH MALUT – DPRD Tidore Kepulauan, Maluku Utara, mengalokasikan anggaran pemeriksaan kesehatan sebesar Rp5 juta per orang. Nilai tersebut diberlakukan bagi unsur pimpinan dan 22 anggota lainnya.
Medical check-up bagi anggota DPRD ini, dilakukan setiap tahun di luar Kota Tidore. Sama halnya untuk tahun 2024 ini, pemeriksaan akan dilakukan di RS Pondok Kopi Jakarta.
Meski telah dianggarakan, namun angka tersebut tidak termasuk pada SPPD anggota, sehingga harus disiasati dengan melakukan perjalanan dinas ke Jakarta yang dijadwalkan tanggal 26-28 Januari 2024.
Agenda kerjanya pun, telah diputuskan dalam agenda kerja dan jadwal DPRD Kota Tidore Kepulauan, Masa Persidangan II Tahun 2024 Nomor:100.3.37/01/02/2024, yang ditanda tangani Ketua DPRD Tidore Abdurahman Arsyad.
Ironinya, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Abdurrahman Arsyad saat dihubungi mengaku, tidak tahu pasti nominal untuk pemeriksaan kesehatan.
“Saya tidak tahu pasti karena ini angka-angka. Coba hubungi Kabag Umum saja. Memang saya tanda tangan, tetapi saya takut keluru karena ini soal angka-angka,” singkatnya.
Terpisah, Kabag Umum dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Kota Tidore Kepulauan, M Hafid Ismail saat diwawancara mengatakan, 25 anggota DPRD akan menjalani pemeriksaan kesehatan di luar daerah.
Anggarannya, lanjut dia, sebesar Rp5 juta per anggota. Akumulasi untuk 25 anggota, yakni sebesar Rp125 juta sekali medical check-up.
“Benar ada kegiatan tes kesehatan untuk 25 Anggota DPRD, namun untuk tempatnya belum dapat dipastikan apakah dilakukan di RSU Ternate atau di Jakarta,” kata Hafid, Ahad, 21 Januari 2024.
“Untuk tahun-tahun sebelumnya itu saya kurang tau karena saya baru masuk menjabat di DPRD ini tahun 2023 kemarin,” sambung Hafid.
Senada, Wakil Ketua I DPRD Kota Tidore Mochtar Djumati juga membenarkan anggaran kesehatan tersebut.
Kata dia, tahun ini, pemeriksaan tetap dilakukan di Jakarta persis tahun sebelumnya. Alasannya, sambung dia, RSU Tidore belum memadai untuk pemeriksaan kesehatan secara lengkap lantaran statusnya tipe C.
“Tes kesehatan ini nanti dari pihak sekretariat yang melakukan kerjasama dengan RSU bersangkutan,” ucap Mochtar.
“Untuk tes kesehatan ini tidak ada biaya perjalanan dinas, namun kami siasati menggunakan perjalanan dinas keluar daerah yang telah diagendakan, kemudian dari situ kami disisipkan satu hari untuk dilakukan tes kesehatan,” tambahnya.
Mochtar bilang, secara kelembagaan, pihaknya pernah mengusulkan ke Kementerian Kesehatan untuk kelengkapan alat medis, hanya saja RSU Tidore belum memenuhi syarat karena masih tipe C.
“Kementrian Kesehatan dalam memberikan bantuan, itu berdasarkan tipe rumah sakit kalau RSU Tidore masih tipe C. Kalau tipe B atau A, maka alatnya juga sudah lengkap jadi pemeriksaannya bisa dilakukan. Kan kalau di RSU Tidore juga lebih baik,” pungkasnya.
Terpisah, Direktur RSU Tidore, Dokter Fajar Wibowo saat dikonfirmasi menjelaskan, untuk alat kelengkapan medis memang sudah lengkap, hanya statusnya masih tipe C.
“Untuk medical check-up sudah lengkap, cuma tipe rumah sakitnya masih C, sehingga kalau anggota DPRD mau melakukan pemeriksaan bisa juga ke Ternate karena di sana tipe B,” jelasnya.
Soal status RSU Tidore juga, pihaknya tengah berupaya melakukan peningkatan. Hamya saja, sambung dia, masih menunggu hasil penilaian akreditasi dari provinsi sembari melengkapi sarana prasarana.
“Kita hanya butuh penambahan tempat tidur bagi pasien sebanyak 200, ditambah beberapa ruangan yang dibutuhkan seperti ruang HGU,” tandas Fajar. (*)
Tinggalkan Balasan