Dari situ, instansi teknis seperti Dinas PUPR yang kemudian turun melakukan pengecekan di lapangan, untuk melihat permasalahan yang ada, sekaligus membuat penghitungan volume dan besaran anggaran yang dibutuhkan.
“Jadi yang menentukan anggaran untuk program atau kegiatan yang diusulkan DPRD melalui pokir, itu dari dinas terkait bukan DPRD,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.
Ke depannya, DPRD sudah harus fokus menyesuikan hasil reses dengan hasil musrenbang di tingkat kelurahan, agar apa yang menjadi usulan masyarakat melalui musrenbang, tidak lagi diabaikan.
DPRD juga harus fokus mengawal visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. melalui dokumen RPJMD yang telah disepakati secara bersama antara DPRD dan pemda.
“Dengan begitu selama lima tahun memimpin, visi misi pemerintah daerah bisa terwujud dan dapat mencapai target yang ditentukan,” tukasnya. (*)
