TERNATE, KAIDAH MALUT – DPRD Kota Ternate melalui Komisi III meminta kejelasan kepada Pemkot Ternate, terkait penanganan dan pengelolaan persampahan di Kota Ternate, Maluku Utara.
Melalui rapat dengar pendapat yang dihadiri Kepala Bappelitbangda dan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, pada Selasa, 17 Januari 2023 dijelaskan, bahwa koordinasi antara Bappelitbangda dan DLH perlu dimaksimalkan lagi.
Persoalannya Bappelitbangda sebagai perencanaan, memerlukan aksi dari instansi teknis, yakni DLH.
Hal itu pula yang disampaikan Kepala Bappelitbangda, Rizal Marsaoly usai RDP siang tadi. Rizal menjelaskan, kerja sama ini perlu keseriusan agar optimal.
Menurut mantan Kadis Pariwisata Kota Ternate itu, tanggapan DPRD untuk kinerja Pemkot dalam penanganan sampah lumayan baik. Ini juga didukung dengan penyediaan armada roda tiga, yakni kaisar untuk angkut sampah di tiap-tiap kelurahan. Selain itu, pemanfaatan trans depo juga mulai difungsikan, sehingga apa yang menjadi perencanaan Bappelitbangda mestinya ada keterlibatan DLH, sebagai pelaksana di lapangan.
“Kita lihat bersama pengadaan kaisar, trans depo dan tempat sampah tematik juga sudah ada di jalan-jalan. Nah ini berarti kami serius dalam penanganan sampah. Hanya saja keterlibatan OPD terkait juga perlu. Sebab, ini tupoksi DLH,” jelas Rizal.
Persoalannya untuk mendapatkan hasil yang baik dan implementasi yang sesuai perencanaan, tentu dibarengi dengan optimalisasi dari DLH juga.
“Konsep yang kami buat diakui DPRD bahwa ini sudah cukup bagus, sisa DLH saja yang harus terlibat dalam action di lapangan,” ujarnya.
Rizal mengaku, jika pihaknya pun ditanyai terus oleh DPRD soal penanganan sampah. Sejauh mana kerja-kerja di lapangan sampai bagaimana hasilnya saat ini. Hanya saja, ini juga perlu ada kekompakan dari semua pihak.
“Barang satu ini harus bersatu kalau tidak dan hanya kerja masing-masing, itu juga susah. Seperti contohnya saat ini, untuk operasional kaisar, camat dan lurah pun ikut mengontrol dan mengawasi, bagimana kerja operator di lapangan. Kemudian memastikan jam angkut sampah dan memastikan tempat pembuangan sampah,” terangnya.
Pembahasan bersama Komisi III tadi, kata Rizal, lebih banyak memberi masukkan bagi Pemkot. Sehinggake depan, kita berharap ini akan berjalan sesuai rencana.
Meski begitu, Rizal menyebutkan, program ini memerlukan waktu. Untuk itu, besar harapannya bagi DLH ikut terjun bersama-sama dalam masalah sampah di Kota Ternate.
Pasalnya, dalam program ini ada anggaran yang disiapkan bagi petugas sampah, sehingga ini menjadi alasan dasar, untuk memaksimalkan pekerjaan tersebut.
Konsep yang ada ini, lanjut dia, ada 4 poin yang perlu diperhatikan. Di antaranya penanganan sampah berskala lingkungan, kedua skala trans depo. Ke depan trans depo ini bukan hanya menampung sampah dari RT/RW, tetapi nanti akan disediakan lokasi untuk pemilahan sampah. Baik sampah organik maupun non-organik.
“Sehingga sampah-sampah yang sudah dipilah ini, bernilai ekonomi,” lanjut dia.
Ketiga, yakni berskala TPS. Pemkot menyiapkan patroli sampah, dengan pengadaan mobil L300 untuk membantu, apabila waktu pembuangan sampah sudah melebihi batas ketentuan, dan armada kaisar sudah tidak melayani angkut sampah.
Keempat adalah skala TPA, yakni melakukan pengurangan sampah. Sebab, sampah sebelumnya sudah diproses melalui trans depo.
“Jadi ke depan nanti sampah di TPA berkurang karena sudah dipilah saat di trans depo. Jadi itu memberi nilai ekonomis. Intinya ini barang tinggal DLH bergerak sedikit lah,” pungkasnya.
Terpisah Anggota Komisi III, Nurlela Syarif saat dikonfirmasi usai RDP menjelaskan, bahwa apa yang dikonsepkan oleh Bappelitbangda itu sudah baik. Hanya saja, butuh kolaborasi dengan DLH.
Nurlela juga menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas DLH dan Kabid Persampahan, saat rapat tadi. Padahal, pembahasan pengelolaan sampah tupoksinya ada di DLH.
“Kami undang Kadis DLH dan Kabid Persampahan tapi tidak hadir. Padahal tujuan rapat ini untuk menyamai persepsi, dalam penanganan sampah. Sudah sejauh mana dan apa saja yang dibuat,” kata Nurlela.
Harapannya, apa yang menjadi perencanaan pemerintah ini bisa berjalan sesuai visi misi Wali Kota Ternate, yakni Ternate Andalan.
“Sebenarnya kalau dilihat dari konsepnya itu sudah sesuai RPJMD dan visi misi. Hanya lemahnya diimplementasi. Karena pemahamannya DLH selama ini, konsep sampah itu hanya angkut dan buang. Padahal itu harus ada konsep pemberdayaan,” ujarnya.
Konsep pemberdayaan yang dimaksud Nurlela, yakni kaisar yang disediakan menjadi jalur, ketika beroperasi nanti armada ini bisa sekaligus sosialisasi ke masyarakat. Seperti meminta warga untuk memilah terlebih dahulu sampah, yang diproduksi sebelum diangkut armada kaisar dan dibawa ke TPS3R untuk diolah.
“Salah kalau DLH merasa bahwa TPS3R belum melakukan penyerahan aset dan sebagainya. Karena tupoksi itu harus dijemput bola, bukannya duduk diam dan menunggu. Sehingga pemahaman inilah yang sangat disayangkan,” tambahnya.
Menurut Nurlela, DLH hanya mengandalkan metode tradisional. Sementara yang dipresentasikan oleh Bappelitbangda, bila dilihat semua sistem sudah ada.
“Kalau ini sebenarnya sudah membantu tugas DLH. Mereka berpikir urusan pembayaran ada di lurah, dan lurah dapat insentif. Jadi kemungkinan mereka berpikir lurah saja dapat insentif, lantas kenapa kita tidak. Padahal itu salah persepsi, karena distribusi kewenangan dan bantuan itu, intervensinya DLH,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan