TERNATE, MALUT KAIDAH – Warga Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Maluku Utara, memboikot kantor lurah setempat.
Pantauan media ini, Senin, 2 Agustus 2021, warga Mangga Dua Utara kecewa dengan sikap Lurah, Yudianto Yusuf yang terkesan pilih kasih.
Ketua RT 05, Amat, mengatakan, selama Bantuan sosial (Bansos) yang diberikan dari dinas terkait, tidak tepat sasaran. Selain itu, kelompok pengelola ternak ayam yang dibentuk juga tidak maksimal.
“Bansos di sini tidak tepat sasaran, janda, anak yatim piatu atau yang tidak mampu, justru tidak dapat,” tutur Amat.
“Kelompok pengelola ternak ayam juga tidak maksimal, karena pengelolanya hanya lurah dan seorang staf honorer,” sambungnya.
Warga lain juga mengeluhkan kinerja lurah. Menurut mereka, sejumlah permasalahan dalam kelurahan tidak diseriusi oleh lurah. Bahkan, jika terjadi banjir, lurah tidak segera turun ke lokasi banjir.
“Tong kecewa deng lurah, karena lurah bikin (buat) kandang ayam di Kelurahan Bula dengan menggunakan Dana Kelurahan (DK) Mangga Dua Utara, jadi itu tara (tidak) sesuai prosedur,” pungkas salah satu warga yang enggan namanya dipublis.
Tak sampai di situ, warga juga keluhkan insentif ketua-ketua RT/RW sekaligus para kader Posyandu yang belum dibayar. Padahal ini sudah masuk triwulan kedua.
“Kami warga Mangga Dua Utara, minta Pak Wali Kota Ternate segera mengaudit Lurah Yudi,” beber warga.
Sementara itu, Lurah Mangga Dua Utara, Yudiyanto Yusuf, mengaku akan segera mengembalikan kelompok ternak ayam yang ada di Bula dan segera mengembalikan sekaligus anggarannya.
Soal Bansos, ia mengatakan sama sekali tidak ada unsur pilih kasih. Menurutnya, ia sudah menyalurkan Bansos sesuai prosedur dan tepat sasaran.
“Saya akan mengembalikan kelompok ternak ayam dan untuk Bansos sama sekali saya tidak pilih kasih, saya juga bukan warga di sini, bagaimana saya mau pilih kasih,” ungkap Yudi saat mediasi bersama warga.
“Saya akan kembalikan fisik dan anggarannya, semua berkisar Rp25 juta,” sambungnya.
Sementara itu, Camat Ternate Selatan, Mochtar Hasim, yang juga hadir pada mediasi bersama warga, menyebutkan insentif para RT/RW dan para kader Posyandu yang belum terbayar, nanti bisa berkoordinasi langsung di kantor camat.
“Untuk pembayaran semua menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), sehingga pembayarannya non tunai,” pungkas Mochtar. *
