TERNATE, KAIDAH MALUT – Kerukunan Sopir Lintas (KSL) Maluku Utara mendatangi PT Pertamina Ternate di Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Maluku Utara, Senin, 10 Oktober 2022.
Pertemuan dihadiri pengurus KSL Maluku Utara yang didampingi Penasehat KSL, dan Kadis Perhubungan Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya.
Tujuan kedatangan sejumlah pengurus KSL untuk menyampaikan keluhan kelangkaan penyediaan, pendistribusian dan harga jual BBM bersubsidi solar yang terjadi dalam setiap aktivitas distribusi barang muatan, dengan menggunakan kendaraan berjenis truk di 10 Kabupaten/Kota.
Namun sayangnya, dalam pertemuan itu belum membuahkan hasil solusi atas persoalan yang dikeluhkan.
Penasehat KSL Malut, Nurlaela Syarif mengaku, dalam pertemuan dengan pihak PT Pertamina tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Pasalnya, kata Nurlaela, karena problem kelangkaan BBM bersubsidi berjenis solar, bukan di pihak Pertamina tetapi itu merupakan kebijakan Pemda.
Dimana, lanjut dia, Pertamina hanya sebagai distributor dan hanya menjual langsung ke konsumen seperti SPBU dan APMS.
“Sesuai prosedur tidak diperjualbelikan kembali ke pengecer, seperti yang terjadi,” kata Nurlaela usai pertemuan.
Padahal, berdasarkan pengakuan Pertamina itu semua sudah sesuai prosedur, namun fakta di lapangan justru berbeda.
BBM bersubsidi malah terjadi kebocoran, dan itu cenderung dibiarkan pihak Pemda. Mirisnya lagi, itu diperjualbelikan kepada pengecer yang notabene melanggar aturan.
“Kami mendapat berbagai penjelasan dari Pertamina, seperti ada keterbatasan kewenangan Pertamina, mengacu kepada alokasi BPH Migas BBM subsidi solar terbatas quotanya, sehingga Pertamina harus menjaga ketersediaan,” tutur Nurlaela.
Persoalannya selama ini yang memiliki kewenangan adalah pihak Pemprov dan Pemda, untuk melakukan evaluasi kebutuhan BBM bersubsidi agar setiap tahun ada penambahan quota, sesuai analisa data kebutuhan untuk sasaran subsidi di Maluku Utara, seperti sopir truk, nelayan, speed boat dan lainnya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate ini juga mengungkapkan, bahwa selama ini tidak pernah ada evaluasi Pemda terkait persoalan ini, sehingga quota malah berkurang.
“Sangat disayangkan Pemda seperti lepas tangan, pantas kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di Maluku Utara, belum lagi maraknya kebocoran penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum-oknum dan termasuk pembiaran pengecer,” sesalnya.
Ketua KSL Malut, Syahril S menegaskan, sebagai sopir truk lintas Maluku Utara tentu sangat berperan dalam membantu Pemda, masyarakat, dan pengusaha dalam pendistribusian barang ke seluruh pelosok di wilayah Maluku Utara.
Namun, aspirasi mereka seakan tak digubris oleh Pemda maupun Pemprov Maluku Utara.
“Sesuai keanggotaan KSL, jumlah truk ada 389 unit. Selama ini kami sangat berperan membantu Pemda, masyarakat dan pengusaha dalam distribusi barang ke seluruh pelosok Maluku Utara, mulai dari Sula, Taliabu, Halsel, Halteng, Halbar, Halut, dan Haltim. Aktivitas kami inilah sehingga membantu mendistribusi bahan pangan, bahan bangunan, kebutuhan tambang, kebutuhan medis, proyek semuanya kami yang berperan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, apabila Pemda tidak peduli akan persoalan ini, maka pihaknya akan melakukan aksi mogok massal.
“Jika Pemda tidak pedulikan aspirasi kami, sebagai Ketua saya pastikan kami akan lakukan mogok massal dan menyetop semua aktivitas distribusi barang. Bayangkan solar kami beli harga Rp15.000 per lite, tapi itu di pengecer, terus susahnya minta ampun, SPBU tidak jual hanya di APMS. Itu pun terbatas, kebutuhan kami setiap kali perjalan bolak balik itu membutuhkan 90 hingga 150 liter per hari. Kami akhirnya harus isi BBM jenis dexlite dengan harga Rp18.000 lebih per liter, belum lagi harga transportasi kapal ferry dan operasional lain. Ditambah dengan kondisi ini kami minus, tidak bisa bawa pulang hasil keringat untuk anak istri kami di rumah,” keluhnya.
“Pokoknya kami akan lakukan mogok besar-besaran, jika Pemda tidak segera selesaikan persoalan kami ini,” tegasnya. (*)
Tinggalkan Balasan