TERNATE, MALUT KAIDAH – Kuasa Hukum Pertashop, Muhammad Qumar, membantah pihak Pertashop bertindak diskriminasi terhadap sejumlah warga di area pembangunan Pertashop di Kelurahan Jambula, Kecamatan Ternate Pulau, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
Qumar, sapaan akrabnya kepada malut.kaidah.id, Rabu, 8 September 2021 mengaku untuk saat ini, belum ada petugas yang berjaga di areal pembangunan Pertashop, sebab lokasi pembangunan juga masih dalam tahap pembersihan.
“Belum ada petugas dari pihak Pertashop bertugas di lokasi, karena kami juga baru melakukan pembersihan dalam tiga hari belakangan ini,” ungkapnya.
Bahkan dia juga menantang Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Henny Sutan Muda, yang menurutnya terkesan subyektif memberikan statemen di media.
Menurutnya, sebagai wakil rakyat, Henny Sutan Muda itu seharusnya menjadi penengah, bukan memprovokasi. Sedari awal, pihaknya juga selalu mendengar keluhan warga. Sehingga, jika ada permasalahan seperti ini, seyogianya kedua belah pihak baik warga maupun Pertashop, harus dipanggil dan duduk bersama.
“Kalau perlu Ibu Henny pakai kuasa hukum untuk warga, jangan hanya asal bicara bilang soal Pertashop, karena kami juga telah mengantongi izin,” bebernya.
Mengenai perizinan, kata Qumar, saat ini sudah rampung. Baik itu IMB, SPPL, izin lokasi, bahkan Surat Edaran Kemendagri Nomor 117/3015/SJ tanggal 28 April 2020, tentang Pembangunan Pertashop sebagai Crash Program Di dalam surat edaran tersebut pemerintah daerah diharapkan memberikan dispensasi perizinan selama tiga bulan.
“Kami bukan asal main bangun saja, karena izin kami sudah ada. Jika ada pihak yang keberatan, silan menempuh jalur hukum yang telah disediakan,” kata Qumar.
Pada intinya, lanjut Qumar, pihak Pertashop siap terbuka dan bersedia, jika diundang duduk bersama di DPRD bersama warga, untuk membicarakan segala sesuatu terkait pembangunan Pertashop tersebut .
“Kalau diundang kami siap datang untuk duduk bersama,” tandasnya.*
