TERNATE, KAIDAH MALUT – Persoalan batalnya para atlet sepak bola Maluku Utara ke Pra PON di Jayapura, Papua akhirnya ditanggapi Wakil Ketua Umum ASPROV PSSI Maluku Utara Hasyim Abdul Karim.
Tim sepak bola Maluku Utara gagal mengikuti babak kualifikasi, lantaran terkendala biaya. Sehingga, perwakilan Maluku Utara cabor sepak bola ke PON XXI yang akan dihelat di Aceh dan Sumatera Utara dipastikan batal.
Padahal Pra PON adalah event nasional yang wajib diikuti oleh setiap daerah.
“Kewajiban tersebut berkonsekuensi bagi pemprov untuk membiayai atau memfasilitasi setiap cabor, baik beregu maupun perorangan. Mulai dari persiapan atlet sampai dengan mengikuti lomba hingga selesai, baik itu menjadi tuan rumah penyelenggara maupun bukan tuan rumah,” ungkap Hasyim melalui keterangan persnya, Senin 23 Oktober 2023.
Pemda bukan tuan rumah, sehingga pembiayaan cabor seperti persiapan atlet, kostum, akomodasi, transportasi hingga kembalinya atlet ke daerah itu adalah tanggung jawab pemda.
“Sedangkan organisasi seperti ASPROV dan KONI itu, mengurusi cabor dan hanya berkewajiban mempersiapkan serta latihan atlet,” timpalnya.
Untuk skema pembiayaan cabor baik pada aspek pembinaan maupun persiapan tanding, itu adalah kewenangan KONI. KONI mengajukan besaran anggaran kepada pemda, berdasarkan usulan dari masing-masing cabor. Kemudian, pemda dan DPRD menetapkan usulan dari KONI.
“Namun besaran anggaran yang diusulkan kadang berubah. Dengan demikian sesungguhnya KONI hanyalah sebagai terminal, dalam menjembatani usulan cabor dan mendistribusikan anggaran kepada setiap cabor,” terang Hasyim.
Pra PON dan PON merupakan hajatan nasional, maka semestinya pemda harus menganggarkan secara keseluruhan sesuai kebutuhan, atau sebagaimana diajukan KONI untuk menghindari masalah selama persiapan atlet, sampai dengan selesai pertandingan.
“Maka ini adalah sangat naif kalau saat persiapan atlet sampai dengan keberangkatan cabor tertentu, tidak mendapat fasilitas dan pembiayaan. Apalagi event tersebut merupakan agendanya pemda,” tuturnya.
Ia bilang, apabila anggaran cabor yang dilombakan sudah masuk ke APBD namun masih ada kendala, maka pemda yang harus mengakomodir hal tersebut, bukannya ASPROV ataupun KONI.
Baca halaman selanjutnya…
“Karena KONI dan ASPROV tidak berkewajiban, apalagi cabor untuk mencari sumber pembiayaan dalam membiayai akomodasi. Jika secara fisik anggarannya belum ada, maka pemda berkewajiban melakukan pinjaman pada pihak lain, untuk membiayai cabor yang ikut bertanding,” pungkasnya.
“Dengan demikian ketidakikutsertaan Pra PON cabor sepak bola Maluku Utara, bukanlah menjadi tanggung jawab KONI apalagi ASPROV PSSI Maluku Utara,” tegasnya.
Sejauh ini, kata Hasyim, ASPROV PSSI Maluku Utara telah mengambil sebagian tanggung jawab pemprov dalam hal pembiayaan seleksi atlet.
Mulai dari akomodasi pemusatan latihan sampai dengan pengadaan 30 buah bola kaki, kostum latihan dan 2 set kostum pertandingan (20 pemain dan 4 official) serta sepatu atlet, itu sudah ditanggulangi juga oleh ASPROV.
“Selain itu ASPROV telah menanggung uang saku pemain dan honor pelatih. Jadi kalau ada pihak yang menyatakan bahwa ASPROV PSSI tidak punya tanggung jawab terhadap tim sepak bola Pra PON, maka itu salah besar,” tandasnya. (*)
Tinggalkan Balasan