Senin, 22 April 2024

Heny Sultan Muda: Ranwal RPJMD Pemkot Ternate di Awan-awan, Padahal Kita Masih di Bumi

Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Heny Sutan Muda | Foto: Indotimur.com/Malut Kaidah

TERNATE, MALUT KAIDAH – Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Heny Sultan Muda, menilai, Ranwal RPJMD Kota Ternate sebagian besar mengisi data-data hoax dan terlalu mengawan.

“Padahal, kebijakan publik merupakan sebuah proses politik, karena pemerintah memutuskan untuk melakukan sesuatu atau tidak sama sekali,” kata Heny saat rapat DPRD Kota Ternate bersama tim ahli dalam membahas Rencana Awal Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate 2021-2026.

Dia mengatakan, dalam proses perumusan kebijakan, legislatif melakukan komunikasi dan negoisasi, dalam menentukan sikap untuk merespon atau mengantisipasi berbagai permasalahan.

“Tentu harapan kami dalam kerangka demokrasi, pihak eksekutif sebagai pengambil kebijakan dapat lebih maksimal,” kata dia.

Heny menegaskan, saat ini ekspektasi masyarakat ke pemerintah semakin tinggi, karena semakin kompleksnya persoalan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Tetapi problem yang harus diakui, seringkali kebijakan yang diambil pemerintah justru jauh panggang dari api,” sebutnya.

Sebab, kata dia, sejumlah pandangan tim ahli membenarkan bahwa Rencana Awal RPJMD 5 tahun ke depan terlalu mengawan-awan.

“Padahal kita masih berpijak di bumi,” singkatnya.

Di sisi lain, ia bilang, lazim ada kebijakan atau program pemerintah tidak efektif dalam merespon kompleksitas, dinamika persoalan sosial atau bahkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi kegagalan pemerintah dalam merespon persoalan, karena kebijakan yang diambil tidak berdasarkan data kejadian sebenarnya di lapangan.

“Seringkali kebijakan diambil semata berdasarkan asumsi dangkal, tanpa dukungan bukti atau landasan penelitian yang valid serta metodologi yang sahih,” sebutnya.
 
Heny menambahkan, pihaknya tidak menginginkan kebijakan Pemerintah Kota Ternate itu nantinya tanpa berbasis data.

“Jika itu yang terjadi, akan berujung pada penggunaan dana publik yang sia-sia,” kata dia.

Untuk itu, ia mengatakan, senada dengan pandangan ahli, pengambilan kebijakan yang berdasarkan pada data yang realable, tentu menjadi dasar argumen yang kuat dan membuat pemerintah lebih akuntabel. *