TIDORE, KAIDAH MALUT – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kembali mendulang prestasi, atas kinerja penyelenggaran pemerintahan.
Penghargaan ini merupakan yang kedua kalinya diberikan oleh pemerintah pusat, berupa alokasi insentif fiskal tahun 2024 sebesar Rp11.302.210.000.
Sekretaris Daerah Tidore, Ismail Dukomalamo, mengungkapkan bahwa ini merupakan tahun kedua Kota Tidore Kepulauan mendapat penghargaan, berupa alokasi dana insentif fiskal. Penghargaan ini, kata Ismail, adalah buah dari hasil dukungan, sinergi dan kolaborasi semua pihak, terutama para pelaku pengadaan (PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan teristimewa para Admin SIRUP dan E-Katalog), yang tidak mengenal lelah berjibaku dengan SIRUP dan Katalog.
“Kita berharap semoga dana insentif fiskal yang diperoleh kedua kalinya ini, dapat digunakan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Tidore Kepulauan. Insya Allah menjadi amal jariyah bagi seluruh pihak yang memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian ini. Semoga prestasi seperti ini, dapat terus dipertahankan, agar ke depannya memberikan dampak positif bagi pemda maupun masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” ungkap Ismail.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tidore, Amir Gorotomole, saat dikonfirmasi menyampaikan, pemberian insentif fiskal tahun 2024 kepada pemda, untuk penghargaan kinerja pemerintah tahun berjalan.
“Ini menurut kelompok kategori Kesejahteraan Masyarakat tahun 2024,” ucap Amir.
Tingkat kota diambil dari 1 hingga 22 terbaik, termasuk Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, yang dinilai berdasarkan kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, kategori kinerja penurunan stunting, kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri, dan kategori kinerja percepatan belanja daerah.
“Untuk kinerja percepatan belanja daerah Kota Tidore Kepulauan dihitung berdasarkan data realisasi belanja pegawai, dan belanja non pegawai, serta realisasi APBD tahun 2024 semester 1 bulan Januari sampai dengan Juni,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Abdul Wahid Saraha, saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, sejak awal pihaknya sudah meyakini jika indikator penilaian pemberian kinerja daerah, masih sama seperti tahun sebelumnya.
Abdul Wahid mengatakan, penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, berdasarkan penilaian terhadap dua kategori kinerja, yakni Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Kinerja Percepatan Belanja Daerah.
Penghargaan kinerja tersebut diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tanggal 1 September 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024, untuk Penghargaan Kinerja tahun berjalan kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat menurut provinsi/kabupaten/kota.
“Untuk kategori Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri yang mendapatkan insentif sebesar Rp5.533.133.000, hal ini karena beberapa kebijakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sejak tahun 2022 lalu, yang mewajibkan SKPD melakukan belanja barang yang terdapat dalam E-Katalog Lokal pada Etalase Alat Tulis Kantor, dan Etalase Makan Minum,” paparnya.
Selanjutnya di tahun 2024, sudah ada instruksi juga yang mewajibkan SKPD memilih metode pemilihan E-Purchasing sebagai prioritas pertama dalam melakukan belanja barang.
“Ini sangat berdampak besar, karena kebijakan tersebut dikawal dan didampingi secara serius oleh Bagian PBJ, serta dijaga konsistensinya pada tahap pembayaran oleh verifikator di BPKAD Kota Tidore Kepulauan,” terangnya.
“Meskipun diakui masih terdapat SKPD, kecamatan dan kelurahan yang belum maksimal dalam melakukan belanja di E-Katalog. Tapi harapan kita semua ke depan ada peran APIP yang lebih dimaksimalkan, dalam pengawasan terhadap pelaksanaan instruksi wali kota tentang kewajiban belanja pada E-Katalog, maupun percepatan Pengumuman SIRUP,” tambahnya.
Terkait insentif kinerja kategori Percepatan Belanja Daerah sebesar Rp5.769.077.000, Menurut Abdul Wahid salah satu faktor yang berpengaruh signifikan adalah karena adanya instruksi W
wali kota terkait pengumuman RUP dalam aplikasi SIRUP yang diberikan batasan waktu sampai tanggal 15 Desember 2023 lalu.
Kemudian, lanjut dia, ditindaklanjuti SKPD dengan proses pengadaan mendahului tahun anggaran menggunakan metode Pengadaan Langsung, yang diakukan oleh sebagian besar SKPD sebelum tanggal 31 Desember 2023.
“Hal tersebut menjadikan kontrak dapat ditandatangani sejak awal Januari yang mengakibatkan penyerapan anggaran pengadaan, lebih dimaksimalkan di awal tahun 2024,” tutupnya. (*)
Tinggalkan Balasan