TERNATE, KAIDAH MALUT – Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara menggelar rapat kerja daerah (Rakerda), Program Bangga Kencana tingkat Provinsi Malut, Senin, 29 April 2024.
Kegiatan itu, sebagai strategi mengoptimalisasi dan penguatan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencaa), sekaligus percepatan penurunan stunting.
Program ini juga, membutuhkan komitmen dan kerjasama serta dukungan dari lintas sektor terkait.
Rakerda mengusung tema “Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045”. Pelaksanaannya di Ballroom Gamalama C Hotel Bela Kota Ternate, yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahterga dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN RI Nopian Andusti.
Dalam sambutannya Nopian yang juga pembina wilayah Provinsi Maluku Utara itu menyampaikan,
indikator kinerja utama (IKU) Maluku Utara yang meliputi angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun mencapai 91,29 persen, dengan target 2,2 dan capaian 2,41.
Untum angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern contraceptive Prevelance Rate/mCPR), mencapai 49,2 persen dengan target 54,71 dan capaian 49,2.
Sementara, untuk persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need), mencapai 140,3 persen dengan target 18,94 dan capaian 13,5.
Nopian juga memaparkan, angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19), yang mencapai 106,38 persen dengan target 35 kelahiran per 1000 WUS 15-17 dan capaian 32,9.
Indeks pembangunan keluarga (iBangga) mencapai 99,54 persen dengan target 62,44 dan capaian 62,15, serta median usia kawin pertama perempuan (MUKP) mencapai 101,36 persen dengan target 22,1 dan capaian 22,4.
Nopian Andusti juga menyentil data prevalensi stunting di Maluku Utara, berdasarkan hasil SSGI tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,4 persen dari 27,5 persen menjadi 26,1 persen, dan berdasarkan data SKI tahun 2023 angka stunting Maluku Utara mengalami penurunan, sebesar 2,4 persen menjadi 23,7 persen.
“Penurunan angka stunting di Maluku Utara ini terbilang cukup tinggi, namun masih di atas rata-rata nasional yaitu 21,5 persen. Oleh karena itu, kondisi ini diperlukan upaya-upaya nyata yang memberikan dampak terhadap penurunan stunting agar dapat mengejar target 14 persen di tahun 2024 ini,” jelas Nopian.
Ia juga mengapresiasi Maluku Utara, yang sudah dua tahun berturut-turut, terhitung dari tahun 2022 sampai 2023 memiliki serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) tertinggi, yaitu di atas 95 persen.
“Yang tidak kalah penting adalah kualitas dari serapan DAK itu sendiri. Artinya akuntabilitas belanjanya terjamin, dan bisa berguna bagi masyarakat luas,” papar Nopian.
Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Nuryamin dalam laporannya berharap, melalui kegiatan Rakerda itu, dapat menjadi momentum sekaligus menumbuhkan harapan dan keyakinan, untuk mampu menciptakan SDM yang unggul dan mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Maluku Utara.
Di tengah-tengah kegiatan rakerda tersebut, dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja (Perkin) dengan 10 OPD KB se-Maluku Utara, serta penyerahan penghargaan peserta KB baru tubektomi terbanyak tahun 2023 Kabupaten Pulau Morotai, peserta KB baru IUD terbanyak tahun 2023 Kota Tidore Kepulauan, juara 1 Kampung KB Goal Kabupaten Halmahera Barat, juara 2 Kampung KB Gammarasai Kota Ternate dan juara 3 Kampung KB Majiko Daloha Kabupaten Pulau Morotai. (*)
Tinggalkan Balasan