Nita mengungkapkan, pelantikan tidak harus di kedaton. Karena alangkah baiknya ketika melantik perangkat ada, yakni di tengah-tengah masyarakat, dan bukannya di kedaton.
“Jika mereka mengklaim sebagai Sultan yang sah, itu pendapat mereka. Tetapi pelantikan sebaiknya dilakukan ya bersama masyarakat adat. Dia kan cuma pencitraan,” timpalnya.
Apabila somasi itu terkait agenda adat dan status anak maka mereka keliru. Sebab, menurut dia, di dalam putusan PN Ternate, justru persoalan hukum dan tidak ada kaitannya dengan adat.
“Saya malah dikirimkan petikan kalimat kutipan. Dan di situ (SK) dari PN tidak disebut berdampak pada hukuam adat,” tandasnya.
Sementara itu, Tuli Lamo Iliyas menambahkan, bahwa sejumlah perangkat adat yang dilantik Nita itu, sah-sah saja.
Sebab, kata Iliyas, yang namanya gelar Boki tetap akan disandang hingga akhir hayat. Ia pula mengklaim bahwa Kesultanan versi Jaib Kolano sejauh ini, selalu patuh dan tidak ada unsur provokasi.
“Kalau mereka bilang, Nita datang ke Ternate untuk mencari sensasi dan memprovokasi masyarakat adat demi kepentingan politik, yah sudah jangan panik,” pungkasnya.
Sementara Tuli Lamo, Iliyas Bayau menambahkan, bahwa pelantikan yang dilakukan Nita Budhi Susanti terhadap pasukan adat adalah sah sesuai Jaib Kolano,” singkatnya. (*)
