TERNATE, KAIDAH MALUT – Aliansi Masyarakat Pulau Hiri (AMPUH) memblokade Kantor Camat Pulau Hiri, Ternate, Maluku Utara, Senin, 12 Juni 2023 dini hari tadi.
Aksi gabungan masyarakat Pulau Hiri itu, sengaja dilakukan lantaran kesal dengan Pemerintah Kota Teenate, yang tak kunjung merealisasi proyek dermaga Pulau Hiri di Kelurahan Sulamadaha.
Selain melakukan palang pintu Kantor Camat Pulau Hiri, AMPUH juga mendirikan baliho yang bertuliskan “Camat se Wali Kota Ngon Gulaha Koa Maroro ne? (Camat dan Wali Kota kalian bikin apa selama ini). Selain baliho, ada juga tulisan di depan pintu kantor “Camat Tako Jabatan Ilang, Ngon Gulaha Koa Toma Hiri” (Camat takut jabatan hilang, kalian bikin apa di Hiri).
Koordinator AMPUH Ardian Kader kepada Kaidah Malut menyatakan, pihaknya enggan membuka blokade setelah ada kepastian dari pemerintah, dalam hal ini Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman soal lanjutan pekerjaan dermaga Pulau Hiri.
Sementara itu, Koordinator aksi Wawan Iliyas mengatakan, ada 9 poin penting yang menjadi tuntutan masyarakat setempat.
Wawan bilang, saat ini tidak ada lagi yang diharapkan masyarakat Hiri selain pemerintah harus menyelesaikan proyek dermaga Hiri.
“Kami meminta kejelasan dan tindakan dari pemerintah, untuk segera menepati janjinya menyelesaikan dermaga Hiri,” kata Wawan.
Dalam aksi tersebut, Wawan membeberkan tuntutan masyarakat, di antaranya Wali Kota Ternate harus mengambil langkah political will dengan mengutamakan hati, bukan hitungan untung rugi
Kedua, Pemerintah Kota Ternate harus segera melakukan tender pekerjaan lanjutan dermaga Hiri, dengan anggaran Rp2,2 miliar dalam APBD Induk 2023.
Baca halaman selanjutnya…
“Tendernya harus dalam pekan ini juga,” tegas Wawan.
AMPUH juga meminta DPRD Kota Ternate, untuk segera memanggil Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kota Ternate, untuk memperjelas penambahan anggaran sesuai rancangan dari Dinas PUPR, kurang lebih Rp12 miliar.
Selain itu, Wali Kota Ternate juga diminta segera mengevaluasi transparansi penggunaan anggaran Kecamatan Pulau Hiri.
“Karena selama ini, unsur Camat Pulau Hiri tidak punya langkah transparansi ke publik Hiri, mengenai anggaran pembangunan Kecamatan Hiri,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia meminta Wali Kota Ternate harus segera mengevaluasi tata kelola pemerintahan dan program kerja, yang ada di Kecamatan Pulau Hiri.
Baca halaman selanjutnya…
“Hingga saat ini, warga Pulau Hiri tidak tahu apa program nyata yang inovatif dari pemerintah Kecamatan Pulau Hiri. Selama ini, Pemerintah Kecamatan Pulau Hiri terkesan tidak punya konsep, yang terstruktur untuk pengembangan Pulau Hiri sesuai potensi pulau,” keluhnya.
Pemkot Ternate juga diminta memperhatikan pelayanan kesehatan, di Pulau Hiri.
“Mengingat fasilitas Puskesmas yang sangat minim, Pemerintah Kota Ternate wajib pengadaan mobil baru berupa ambulance di Puskesmas rawat inap Kecamatan Pulau Hiri pada tahun ini,” bebernya.
Masyarakat setempat juga mendesak Pemerintah Kota Ternate membenahi kerja pengabdian tenaga kesehatan di Pulau Hiri.
Pasalnya, lanjut Wawan, dokter di Pulau Hiri hanya satu orang dan tidak menetap di Pulau Hiri. Olehnya itu, hal tersebut bisa saja memperlambat pelayanan kesehatan di Pulau Hiri.
Pemerintah Kota Ternate harus seriusi membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Pulau Hiri.
Sementara pada sektor pendidikan, Pemerintah Kota Ternate perlu mempertegas jam belajar di sekolah-sekolah SD dan SMP di Pulau Hiri.
Itu lantaran, banyak guru yang tinggal di Ternate dan berkonsekuensi pada disiplin waktu proses belajar mengajar.
Apalagi, sambung dia, dengan kondisi pelabuhan yang sampai detik ini belum selesai dibangun.
“Pemerintah Kecamatan Pulau Hiri harus mengkonsolidasikan semua kelurahan, untuk memberlakukan ulang program “Jam belajar malam” bagi anak-anak Hiri. Harus ada pertemuan semua komponen masyarakat Hiri, yakni dari tokoh adat, pemerintah, pemuda dan tokoh agama untuk duduk bersama membicarakan persoalan ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa tuntutan ini sebagaimana pengakuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa Pulau Hiri merupakan “Pulau Layak Anak”.
Terpisah Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman yang diwawancarai usai, menerima LHP Kota Ternate tahun 2022 membenerkan pemboikotan Kantor Camat Pulau Hiri.
Menurut Tauhid, ini segera ditindaklanjuti.
“Nanti camat yang selesaikan,” singkat Tauhid. (*)
Tinggalkan Balasan