“Hingga saat ini, warga Pulau Hiri tidak tahu apa program nyata yang inovatif dari pemerintah Kecamatan Pulau Hiri. Selama ini, Pemerintah Kecamatan Pulau Hiri terkesan tidak punya konsep, yang terstruktur untuk pengembangan Pulau Hiri sesuai potensi pulau,” keluhnya.
Pemkot Ternate juga diminta memperhatikan pelayanan kesehatan, di Pulau Hiri.
“Mengingat fasilitas Puskesmas yang sangat minim, Pemerintah Kota Ternate wajib pengadaan mobil baru berupa ambulance di Puskesmas rawat inap Kecamatan Pulau Hiri pada tahun ini,” bebernya.
Masyarakat setempat juga mendesak Pemerintah Kota Ternate membenahi kerja pengabdian tenaga kesehatan di Pulau Hiri.
Pasalnya, lanjut Wawan, dokter di Pulau Hiri hanya satu orang dan tidak menetap di Pulau Hiri. Olehnya itu, hal tersebut bisa saja memperlambat pelayanan kesehatan di Pulau Hiri.
Pemerintah Kota Ternate harus seriusi membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Pulau Hiri.
Sementara pada sektor pendidikan, Pemerintah Kota Ternate perlu mempertegas jam belajar di sekolah-sekolah SD dan SMP di Pulau Hiri.
Itu lantaran, banyak guru yang tinggal di Ternate dan berkonsekuensi pada disiplin waktu proses belajar mengajar.
Apalagi, sambung dia, dengan kondisi pelabuhan yang sampai detik ini belum selesai dibangun.
“Pemerintah Kecamatan Pulau Hiri harus mengkonsolidasikan semua kelurahan, untuk memberlakukan ulang program “Jam belajar malam” bagi anak-anak Hiri. Harus ada pertemuan semua komponen masyarakat Hiri, yakni dari tokoh adat, pemerintah, pemuda dan tokoh agama untuk duduk bersama membicarakan persoalan ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa tuntutan ini sebagaimana pengakuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa Pulau Hiri merupakan “Pulau Layak Anak”.
Terpisah Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman yang diwawancarai usai, menerima LHP Kota Ternate tahun 2022 membenerkan pemboikotan Kantor Camat Pulau Hiri.
Menurut Tauhid, ini segera ditindaklanjuti.
“Nanti camat yang selesaikan,” singkat Tauhid. (*)
