TERNATE, KAIDAH MALUT – Sebuah baliho bertuliskan “Pelabuhan Hiri: Pemerintah Hasi Se Furiki, Jaji Ma Agi Hena” terpampang di Pelabuhan Pulau Hiri di Kelurahan Togolobe, Kecamatan Pulau Hiri, Ternate, Maluku Utara.
Baliho yang dipasang oleh Aliansi Masyarakat Pulau Hiri (AMPUH) itu, sudah ada sejak Selasa, 06 Juni 2023. Di baliho itu pula ada montase (kumpulan foto) proses perjuangan masyarakat Hiri terhadap dermaga Pulau Hiri di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat yang terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan 2023.
Wawan Iliyas selaku perwakilan AMPUH mengatakan, baliho tersebut sebagai ungkapan kekesalan masyarakat Pulau Hiri terhadap Pemerintah Kota Ternate saat ini. Pasalnya, warga selalu diberikan janji terkait penyelesaian dermaga Hiri, namun sampai saat ini belum juga terealisasi.
Padahal, kata Wawan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan guna membahas langkah ke depan. Bahkan, penandatanganan nota kesepahaman pun sudah dua kali dilakukan, tetapi masih tidak digubris oleh pemerintah.
Menurutnya, Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman hanya berikan janji palsu. Berulang kali melakukan koordinasi, tetapi Tauhid bersama Kaban Bappelitbangda Rizal Marsaoly beserta Kadis PUPR Rus’an Thaib, masih saja berbohong.
“Ini Wali Kota badiam, Kadis PUPR badiam, Bappelitbangda juga badiam. Padahal kami juga turut membantu mulai dari pengukuran awal sampai turun lapangan, untuk menghitung anggarannya tapi sama saja, pemerintah tidak ada progres yang signifikan,” kata Wawan, Rabu, 07 Juni 2023.
Ia menyebut, Wali Kota Ternate telah melakukan pembohongan publik atas janji-janjinya kepada warga Hiri. Alih-alih MoU di depan tokoh adat dan warga Hiri beberapa waktu lalu, namun hal tersebut justru hanya pencitraan semata yang dilakukan Tauhid, untuk kepentingannya sendiri.
Baca halaman selanjutnya…
Wawan mengungkapkan, skema yang dipakai pemerintah untuk dermaga Hiri itu, rancangan tidak berbasis data. Tim teknis yang dilibatkan juga tidak berkompeten.
“Tim teknis yang ada di Dinas PUPR dalam hal ini Pemkot Ternate itu tidak berbasis data, jadi saya sebut mereka itu sabarang,” cercanya.
“Jangan cuma bisa janji, karena janji-janji seperti ini sudah berulang kali dilontarkan Pak Wali. Kaban Bappelitbangda dan Kadis PUPR juga, kan kita sudag sepakati bersama waktu bulan Februari lalu, bahwa akan dibuat skema awal dengab pagu anggaran Rp10 sampai Rp15 miliar, dan sampai ini juga tidak ada kabar lagi. Katanya tunggu pergeseran, terus mau janji apa lagi? Kami sudah muak dengan janji,” tegas Wawan.
Ia juga menyentil keberangkatan Wali Kota dan dua kadis ke Belanda dan Portugal beberapa waktu lalu. Ia bilang, jika hanya ingin mempromosikan city branding Kota Rempah, sebaiknya tidak perlu jauh-jauh ke Eropa karena di Kota Ternate juga ada, yaitu Kelurahan Tongole yang memiliki banyak cerita soal rempah.
“Ngapain jauh-jauh ke Belanda dan Portugal? Di sini ada Tongole yang bisa dipromosikan sebagai khas Ternate dengan rempah. Ke Eropa itu cuman habiskan uang rakyat saja, sementara pelayanan dasar di daerah tidak tuntas. Mau cari arsip? Arsip apa? Tidak usah lagi membohongi masyarakat, karena masyarakat Kota Ternate sudah lebih pintar,” tandasnya. (*)
Tinggalkan Balasan