TERNATE, KAIDAH MALUT – Pengambilalihan RSUD Chasan Boesiorie dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, merupakan kebijakan yang lebih efisien dan menghemat anggaran, dibanding skema investasi senilai Rp1,7 triliun yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Ternate.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Heny Sutan Muda, Selasa, 25 Juli 2023.
Politisi Partai Demokrat itu, terus mendesak Pemerintah Kota Ternate untuk mengambil alih RSUD Chasan Boesiorie, karena pemprov sendiri masih memiliki utang Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp35 miliar selama periode 2021-2022.
Selain itu, saat ini pemprov juga sedang membangun RSUD Sofifi yang akan ditingkatkan menjadi tipe B.
“Melihat dari sisi penghematan anggaran, Pemkot akan lebih diuntungkan karena utang Pemprov hanya sebesar Rp15 miliar. Sementara skema investasi untuk RSUD Ternate dengan jangka pengembalian 10 tahun, terlihat tidak efisien,” kata Heny.
Usulan ini pula sempat disampaikan Heny melalui beberapa media online, namun Wali Kota Ternate Tauhid Soleman saat itu, mengaku belum memikirkan hal tersebut.
Oleh karena itu, Heny menegaskan bahwa pengambilalihan RSUD Chasan Boesiorie merupakan langkah yang tepat dan sejalan, dengan program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate tahun 2020-2025.
Baca halaman selanjutnya…
“Jadi jangan dipaksa bangun RSUD baru. Karena banyak janji politik Wali Kota yang belum tuntas. Sampah, air bersih, pelabuhan Hiri, itu menyangkut pelayanan dasar. Belum lagi realisasi penggunaan Plaza Gamalama. Banyak PR untuk Pemkot,” tegas Heny.
Menurut Heny, dari aspek perencanaan daerah saja sudah terlihat bahwa mengambil alih RSUD, lebih memungkinkan daripada membangun RSUD baru.
“Menurut saya, Pak Wali Kota Tauhid Soleman lebih paham tentang hal ini karena pengalamannya sebagai TAPD. Jadi pengambilalihan RSUD adalah tanggung jawab bersama, dalam memastikan pelayanan dasar,” sentil Heny.
Langkah pengambilalihan ini mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 47 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Aset Daerah.
Oleh karena itu, Pemkot diminta untuk segera bertindak karena ini menyangkut pelayanan dasar.
“Perlu digaris bawahi bahwa investasi dalam pelayanan dasar tidak berorientasi pada profit. Jadi jika RSUD Chasan Boesoirie dialihkan ke Pemkot, maka akan menjadi BUMD yang dapat melayani masyarakat,” tandasnya. (*)
Tinggalkan Balasan