“Jadi jangan dipaksa bangun RSUD baru. Karena banyak janji politik Wali Kota yang belum tuntas. Sampah, air bersih, pelabuhan Hiri, itu menyangkut pelayanan dasar. Belum lagi realisasi penggunaan Plaza Gamalama. Banyak PR untuk Pemkot,” tegas Heny.
Menurut Heny, dari aspek perencanaan daerah saja sudah terlihat bahwa mengambil alih RSUD, lebih memungkinkan daripada membangun RSUD baru.
“Menurut saya, Pak Wali Kota Tauhid Soleman lebih paham tentang hal ini karena pengalamannya sebagai TAPD. Jadi pengambilalihan RSUD adalah tanggung jawab bersama, dalam memastikan pelayanan dasar,” sentil Heny.
Langkah pengambilalihan ini mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 47 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Aset Daerah.
Oleh karena itu, Pemkot diminta untuk segera bertindak karena ini menyangkut pelayanan dasar.
“Perlu digaris bawahi bahwa investasi dalam pelayanan dasar tidak berorientasi pada profit. Jadi jika RSUD Chasan Boesoirie dialihkan ke Pemkot, maka akan menjadi BUMD yang dapat melayani masyarakat,” tandasnya. (*)
