TERNATE, KAIDAH MALUT – Salah satu akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Herman Oesman memaparkan kriteria pemimpin yang layak untuk menjadi Gubernur Maluku Utara, pada periode lima tahun mendatang.
Menurut Herman, ada tiga kriteria, yaitu pertama, memiliki integritas dan moral yang kuat, termasuk tak punya kepentingan apa pun. Kedua, punya wawasan dan keberanian untuk memperjuangkan masa depan Maluku Utara dan yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat mengayomi dan mau mendengar keluh kesah masyarakat.
“Bukan pemimpin bergaya penguasa yang seenaknya memperlakukan masyarakat,” tegas doktor sosiologi itu saat diwawancarai, Ahad, 26 Mei 2024.
Olehnya itu, Sekretaris ICMI Maluku Utara ini meminta kepada masyarakat untuk ke depan memilih pemimpin yang sungguh-sungguh bekerja, dan mengelola Maluku Utara untuk kepentingan masyarakat.
“Yang harus diwaspadai adalah memilih pemimpin yang tidak punya visi, konsep, dan apalagi tidak punya moral untuk memimpin Malut,” ucapnya.
Hal itu ia paparkan, tak lepas dari keprihatinan terhadap sejumlah masalah yang terjadi di masa kepemimpinan Gubernur Abdul Ghani Kasuba dan Wakil Gubernur M. Ali Yasin. Terutama kasus korupsi yang saat ini menjerat mantan Gubernur Abdul Ghani Kasuba, dan sejumlah jajarannya.
Kasus korupsi itu terjadi, kata dia, karena ada kelonggaran atau tidak ada prinsip-prinsip yang dijalankan dalam mengelola tata birokrasi yang baik.
“Termasuk karena ada keteladanan yang hilang, dalam tubuh birokrasi Maluku Utara,” ujarnya.
Bagi dia, kasus yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara itu menjadi pembelajaran penting. Terutama bahwa persoalan praktik korupsi, harus diberikan pemahaman sejak dini sebagai kejahatan terbesar, sehingga itu jadi musuh bersama (common enemy).
“Sejak dini, harus ditanamkan kepada anak-anak didik, bahwa suap menyuap, atau sejenisnya dalam bentuk lain adalah model praktik kejahatan korupsi yang harus diwaspadai dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Herman juga menyoroti kasus kerusakan lingkungan di Maluku Utara. Ia minta agar pemerintah turut mengintervensi kerusakan lingkungan, akibat industri tambang.
Bagi ia, pemerintah perlu mengevaluasi kembali kontrak kerja ke perusahaan tambang, agar tidak terlalu eksploitatif terhadap kondisi lingkungan yang ada.
“Pemerintah daerah juga harus menyampaikan ke pemerintah pusat tentang masa depan wilayah. Terutama kondisi lingkungan Malut, yang telah dan terus mengalami degradasi,” terang dia.
Dirinya berharap, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara lima tahun mendatang dapat menyelesaikan masalah korupsi dan lingkungan, agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan sejahtera. (*)
Tinggalkan Balasan