Atas insiden itu pula, Ghifari telah memberi teguran keras terhadap Hamka.
“Saya sudah beri teguran keras ke dia (Hamka) dengan catatan, agar tidak mengulangi lagi sikap tak terpuji seperti itu. Lagian ini kan hanya aksi damai juga. Saya menduga dia (Hamka) karena dekat dengan beberapa petinggi di Pemkot Ternate, jadi bisa saja dia (Hamka) dipakai untuk aksi kemarin,” sentilnya.
Terpisah, Akademisi Sahroni A Hirto menuturkan, sikap Pemkot Ternate terlalu berlebihan dan ada kepanikan dalam menghadapi massa aksi.
Menurut Dosen UMMU Ternate itu, aksi yang dilakukan OKP Cipayung hanya demonstrasi biasa yang tak perlu di-back up dengan “preman”.
Kalau sampai benar dari Pemkot Ternate ataupun sengaja diarahkan dari luar, untuk menggunakan preman, maka ini adalah sebuah pembelajaran terburuk sepanjang pemerintahan Tauhid Soleman.
Entah mau menggunakan ultimatum bahwa itu pendukung Tauhid, tetapi ini adalah cara yang tidak elegan dalam menghadapi massa aksi, apalagi menggunakan kekerasan.
“Karena mahasiswa juga tidak melakukan aksi anarkis atau brutal. Mereka hanya menyampaikan hasil evaluasi kepemimpinan Wali Kota Ternate. Wajar sih kalau mahasiswa mengevaluasi, kan tugas OKP Cipayung juga mengontrol program kerja pemerintah,” kata Sahroni.
Ketika massa aksi menyuarakan terkait tiga kecamatan terluar yakni Pulau Batang Dua, Hiri dan Moti, semestinya pemerintah membantahnya dengan data bukannya dibantah dengan pukulan.
