HALBAR, KAIDAH MALUT – Sebanyak 43 Sekolah di Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara (Malut) menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi tahun 2021.
“Di Halbar itu ada 43 sekolah yang menerima dana BOS Afirmasi, dan tiap-tiap sekolah mendapat sebesar Rp40 juta yang masuk ke rekening masing-masing Kepala Sekolah,” kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Halbar, Chatoer kepada media ini, Senin 21 Februari 2022.
Menurut Chatoer, sebagaimana Petunjuk Teknis (Juknis) bahwa penerima BOS Afirmasi diperuntukkan untuk kebutuhan sekolah.
“Jadi apa yang sudah dibiayai oleh dana BOS reguler tidak bisa lagi menggunakan dana BOS Afirmasi,” ujarnya.
Chatoer mengaku, sebelumnya mantan Kepala Disdikbud Halbar, (Alm) Harun Kasim telah memerintahkan sekolah menggunakan dana BOS Afirmasi untuk kebutuhan server laptop, agar bisa memfasilitasi kebutuhan pada saat asesmen nasional.
“Sebab pada saat asesmen kemarin itu masih terlihat kacau balau akibat tidak adanya server, pesertanya ada yang dari Loloda kemudian ikut ujian disini tentu ini sangat memperihatikan, sehingga Pak Kadis memberikan petunjuk agar dana tersebut diperuntukkan buat belanja server laptop, sebagai kebutuhan asesmen dan itu sudah disepakati bersama,” terangnya.
Soal total belanja, ia mengaku tidak tahu lantaran dana BOS Afirmasi itu ditangani oleh Bagian Perencanaan.
“Jadi nanti untuk teknisnya berapa, barang apa saja yang sudah dibelanjakan dan berapa sekolah yang tersalurkan, bahkan untuk mekanismenya seperti apa nanti langsung saja ke Pak James sebab mereka yang menangani,” tambahnya.
Selain diperuntukan untuk fasilitas sekolah, BOS Afirmasi juga bisa diperuntukan belanja barang dan jasa misalnya sekolah membuat sanitasi.
“Jadi prinsipnya, dana BOS Afirmasi tidak boleh membiayai apa yang sudah dibiayai oleh dana BOS reguler, tetapi kalau sekolah membutuhkan itu ya silahkan saja tidak jadi persoalan,” tutupnya.
Dana BOS Afirmasi merupakan program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus, yang ditetapkan oleh Kementerian.*
