TIDORE, KAIDAH MALUT – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus melakukan upaya agar inflasi daerah tetap terkendali dengan baik, di mana pada saat inflasi di setiap daerah se-Indonesia mengalami kenaikan Indeks Perkembangan harga (IPH).
Hal tersebut disampaikan Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain usai mengikuti rapat koordinasi inflasi daerah, secara zoom meeting di ruang rapat Sekda Tidore, Senin, 25 Agustus 2025.
Mewakili Wali Kota Tidore, Taher Husain mengatakan, di era efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kota Tidore terus berupaya agar inflasi daerah tetap pada kondisi stabil, sehingga ke depan pemerintah masih berupaya untuk membuka akses langsung dari Kota Tidore ke Manado, dalam mensuplai komoditas tertentu ke Tidore.
“Saat ini pemerintah akan terus melakukan kerja sama dengan daerah lain untuk menyuplai bahan pokok, sehingga kita bisa mengendalikan inflasi di Kota Tidore. Pada rakor kali ini juga Tidore adalah Kota yang telah merealisasikan 1-3 upaya konkrit dalam mengatasi inflasi daerah di Kota Tidore,” kata Taher.
“Untuk IPH di Kota Tidore pada minggu keempat Agustus ini, mengalami penurunan harga pada komoditi cabe rawit dan cabe keriting. Cabe keriting yang pada awalnya harga Rp50.000 per kilogram menjadi Rp44.000 per kilogram, sedangkan cabe rawit awalnya harga Rp80. 000 per kilogram menjadi Rp66.000 per kilogram, dan komoditi lainnya masih berada di harga yang stabil,” terang Taher.
Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pun terus berupaya memboboti terkait dengan rencana bangun rumah bagi masyarakat, yang berpenghasilan rendah di Kota Tidore dengan melakukan pendataan oleh instansi terkait.
“Untuk tiga juta rumah sendiri, Kota Tidore telah mempersiapkan anggaran untuk pembangunan rumah baru bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, ini bukan lagi merenovasi namun bangun baru sehingga memerlukan anggaran yang cukup besar. Olehnya itu, saat ini Pemkot Tidore baru merealisasikan sebanyak tiga rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah tersebut, ini juga harus didata dengan sangat baik, agar jatuh pada masyarakat yang benar-benar menjadi penerima bantuan tersebut,” pungkasnya.
Sementara dalam zoom meeting, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengimbau para kepala daerah dan unsur forkopimda di wilayah yang harga komoditasnya masih tinggi, agar segera melakukan langkah konkret. Di antaranya menggelar operasi pasar dan memperluas jangkauan program stabilisasi pasokan, dan harga pangan hingga ke tingkat desa dan tidak hanya di wilayah kecamatan.
“Inflasi tidak bisa dibiarkan mengganggu daya beli masyarakat, sehingga pemerintah daerah harus aktif memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasaran, menjaga distribusi dan mengkomunikasikan perkembangan harga dengan baik, demikian pula dengan program tiga juta rumah ini bukan hanya target angka tetapi wujud hadirnya negara dalam menjamin hak dasar masyarakat, untuk mendapatkan hunian layak,” ujarnya. (*)
Tinggalkan Balasan