TIDORE, KAIDAH MALUT – Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mendengarkan pandangan umum fraksi pada rapat paripurna ke-15 masa persidangan III tahun 2025.
Paripurna berlangsung di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Rabu, 20 Agustus 2025. Dalam kesempatan tersebut 3 fraksi di antaranya PDI Perjuangan, ADEM dan fraksi PKB memberikan catatan penting terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun 2025.
Sementara 1 fraksi yakni DKI tidak lagi memberikan padangan maupun catatan penting, dan langsung menyetujui Ranperda Perubahan APBD tersebut.
Ketua Fraksi Hamga Basinu mengatakan, bahwa PDI Perjuangan mengapresiasu sekaligus memberikan beberapa catatan penting setelah mendengar, menyimak dan mendalami nota keuangan serta ranperda tentang APBD Perubahan 2025.
“Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan, baik dari PAD maupun transfer pemerintah pusat. Namun demikian, kami mendorong agar strategi peningkatan PAD dilakukan berkelanjutan melalui digitalisasi pajak daerah, intensifikasi retribusi, dan penguatan BUMD sebagai penggerak ekonomi lokal,” ungkapnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mencermati, bahwa komposisi belanja daerah dalam Perubahan APBD 2025 diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik, serta mendorong agar alokasi belanja lebih berpihak pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, infrastruktur dasar, dan pengendalian inflasi daerah.
Selain itu, mendukung arah kebijakan pembangunan daerah yang menitikberatkan pada transformasi ekonomi lokal, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Meski begitu, PDI Perjuangan juga menekankan agar setiap program dan kegiatan memiliki indikator kinerja yang jelas, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pembiayaan daerah fraksi mencatat bahwa pembiayaan daerah masih dalam batas kewajaran dan diharapkan dapat dikelola secara prudent, transparan, serta mendukung kesinambungan fiskal daerah,” ujarnya.
Sementara itu, dari fraksi PKB dan fraksi ADEM juga menyampaikan beberapa catatan penting terhadap Ranperda Perubahan APBD 2025 melalui juru bicaranya masing-masing.
Seluruh catatan penting tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, bagi seluruh Masyarakat Kota Tidore Kepulauan. (*)
Tinggalkan Balasan