Pemkot Tidore Kerja Sama Segitiga Emas dengan 3 Kabupaten di Malut

TIDORE, KAIDAH MALUT – Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Abdul Hakim Abjam mewakili wali kota, menghadiri seminar dan Expo ke-3 kerja sama daerah yang dilaksanakan di aula Kesultanan Ternate, Sabtu, 10 Mei 2025.

Tema yang diusung “Kerja Sama Daerah sebagai Energi Bersama Memperkuat Sinergitas Menghadapi Tantangan Global dan Tantangan Keuangan Pemerintah Daerah”. Kegiatan ini dihadiri sejumlah kepala daerah dan Forkopimda.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Ternate, Sarif Hi. Sabatun saat membacakan sambutan Wali Kota Ternate menegaskan bahwa Expo Segitiga Emas bukan sekadar kegiatan seremonial. Pelaksanaan expo kerja sama daerah menjadi wadah mempertemukan pelaku usaha, pedagang, dan petani.

“Selain itu juga sebagai ajang pertunjukan serta promosi potensi masing-masing daerah, termasuk menyampaikan gagasan, visi, dan misi pemerintah daerah yang tergabung dalam kerja sama ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa awalnya kerja sama Segitiga Emas terdiri dari Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Halmahera Barat. Kolaborasi ini telah memperkuat peta ekonomi regional, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Expo segitiga emas yang digelar di Kota Ternate ini melibatkan Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Timur, Kota Ternate dan Kota Tidore dan kerja sama antar daerah merupakan salah satu alternatif inovasi atau konsep yang didasarkan, pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dan saling menguntungkan terutama pada bidang bidang yang menyangkut kepentingan.

Olehnya itu, kerja sama ini diharapkan nantinya dapat menjadi satu jembatan yang bisa mengubah potensi konflik kepentingan antar daerah, sehingga nantinya menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

Kegiatan ini juga turut dihadiri, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kota Pemda Halteng, Haltim, dan Halbar. Selain itu ada pula Ketua BIC Korea Selatan, Direktur LPDB Koperasi dan UKM, Ketua Umum HIMPERA serta Forkopimda kabupaten/kota. (*)